Komisi IX DPR RI Dorong Pelibatan Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis di Daerah

BANDA ACEH, ARAHKITA.COM – Komisi IX DPR RI menampung berbagai masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, khususnya mengenai kemungkinan pelibatan sekolah dalam proses distribusi makanan di wilayah dengan jangkauan luas atau sulit diakses.Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyebutkan bahwa pendekatan hybrid bisa menjadi solusi agar program MBG berjalan lebih efektif.

“Mungkin bisa dilakukan secara hybrid dengan melibatkan sekolah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Jadi, penyesuaian bisa dilakukan sesuai kondisi daerah masing-masing,” ujar Putih Sari saat kunjungan kerja di Banda Aceh, Senin (6/10/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi antara Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dan sejumlah instansi terkait di Kantor Gubernur Aceh.

• Baca juga:

  Ada Faktor Bonus Demografis, Perpres TKA Bisa Picu Masalah Sosial Baru

Masukan dari Daerah: Jarak dan Kapasitas Dapur Jadi Kendala

Salah satu masukan datang dari Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang mengungkapkan tantangan besar dalam pelaksanaan program MBG di wilayahnya. Menurutnya, jarak tempuh yang jauh dan kapasitas dapur yang terlalu besar menjadi kendala utama.

• Baca juga:

  Berawal dari NTT, Kini Kolaborasi YFMG-MCM dan Komoy Indonesia Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Ambon

“Ada dapur yang harus menyiapkan lebih dari empat ribu porsi, bahkan mulai memasak sejak pukul 22.00 WIB. Akibatnya, ketika makanan sampai di sekolah, kualitasnya sudah menurun,” jelas Mirwan.

Untuk itu, Mirwan mengusulkan agar ada kerja sama langsung dengan pihak sekolah dalam penyediaan makanan, atau pengurangan jumlah porsi per dapur menjadi maksimal seribu porsi agar kualitas makanan tetap terjaga.

• Baca juga:

  Gerakan Suara Ibu Indonesia Desak Pemerintah Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

DPR Dorong Perbaikan Tata Kelola MBG

Menanggapi hal tersebut, Putih Sari menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis masih dalam tahap awal pelaksanaan, sehingga diperlukan banyak perbaikan, terutama dalam aspek tata kelola dan koordinasi antar pihak.

“Pelibatan pemerintah daerah dan sekolah perlu diperkuat agar distribusi makanan lebih efektif dan tepat sasaran. Komisi IX akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kemungkinan kolaborasi tersebut,” ungkapnya dikutip Antara.

Putih menambahkan, Badan Gizi Nasional membuka peluang kerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah tertentu, khususnya yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses.

Optimalisasi MBG di Aceh

Saat ini, Pemerintah Aceh terus mengoptimalkan pelaksanaan program MBG. Hingga Oktober 2025, program ini telah berjalan di 326 dari total 855 titik dapur, dengan 1,7 juta penerima manfaat tersebar di berbagai daerah.

Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPR, dan Badan Gizi Nasional, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efisien dan menjangkau anak-anak di seluruh pelosok Aceh dengan kualitas gizi yang baik.