Sejumlah Menteri Peringati HUT ke-81 RI Bersama Warga Terdampak Gempa di NTT

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tahun ini akan berlangsung berbeda bagi sejumlah menteri. Alih-alih mengikuti upacara di Jakarta, mereka akan turun langsung ke berbagai wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan memperingati Hari Kemerdekaan bersama masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, para pejabat pemerintah pusat akan dibagi ke sejumlah daerah untuk mengawal langsung penanganan bencana.

“Kami akan membagi tugas ke lapangan (lokasi terdampak bencana) dan kemudian kita besok akan berupacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut berupacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah (terdampak gempa bumi),” kata Pratikno seusai rapat koordinasi di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (16/8/2026).

• Baca juga:

  HUT ke-81 RI di Monas, Warga Jakarta Kirim Doa untuk Korban Gempa NTT

Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah cepat pemerintah pusat menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 dilakukan secara langsung dan terkoordinasi.

Menteri Turun Langsung ke Daerah Terdampak

• Baca juga:

  Gubernur NTT Apresiasi Dukungan Pemerintah dan Yayasan Buddha Suci untuk Warga Terdampak Gempa Flores

Pratikno menjelaskan, dirinya bukan satu-satunya pejabat pemerintah pusat yang akan berada di wilayah terdampak. Sejumlah pejabat lainnya juga akan tersebar di berbagai lokasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kehadiran mereka bukan semata-mata untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI. Para pejabat tersebut juga bertugas memastikan berbagai persoalan penting di lapangan dapat segera ditangani.

• Baca juga:

  Gibran Temui Ibu dan Bayi di Tenda Perawatan RSUD TC Hillers Maumere, Pastikan Kebutuhan Terpenuhi

Dengan berada langsung di tengah masyarakat, pemerintah ingin memastikan kebutuhan warga terdampak gempa bisa diketahui dan direspons dengan lebih cepat.

“Kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita, mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” ujar Pratikno.

Posko Terpadu Percepat Distribusi Bantuan

Selain menempatkan pejabat di sejumlah wilayah, pemerintah juga memperkuat koordinasi melalui jaringan posko terpadu.

Posko nasional disiapkan untuk mengonsolidasikan pengiriman bantuan dan logistik dari Jakarta maupun sejumlah daerah lainnya. Pengiriman dilakukan melalui Bandara Halim Perdanakusuma sebelum bantuan diteruskan menuju wilayah yang terdampak bencana.

Sementara itu, posko operasional juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere. Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani kondisi darurat.

Menurut Pratikno, koordinasi menjadi faktor penting agar berbagai sumber daya pemerintah dapat bergerak dalam satu arah.

Mulai dari proses penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan infrastruktur, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terintegrasi.

“Sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar sumber daya besar pemerintah untuk tanggap darurat serta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini berjalan sinergis, efektif, dan tepat sasaran,” kata Pratikno.

Keselamatan Warga Menjadi Prioritas

Dalam masa tanggap darurat, pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga menjadi perhatian penting.

Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan akibat gempa. Infrastruktur tersebut mencakup jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik hingga jaringan internet.

Pemulihan infrastruktur diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara bertahap sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan pascabencana.

“Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, baik jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, jaringan internet, dan lain-lain,” pungkas Pratikno dikutip Antara.

Peringatan HUT ke-81 RI di tengah situasi bencana tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui upacara, tetapi juga melalui kehadiran negara bersama masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.