Golkar Serahkan Keputusan Reshuffle Kabinet Sepenuhnya kepada Presiden Prabowo

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa wacana reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

"Perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil usai menemui Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Bahlil, Golkar sebagai partai yang telah berpengalaman dalam pemerintahan selalu berpegang pada konstitusi dan mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan, pengangkatan maupun pemberhentian menteri dan pejabat negara tidak bisa dipengaruhi pihak manapun karena itu merupakan wewenang penuh Presiden.

• Baca juga:

  Menteri Hukum Serahkan SK Kepengurusan Baru Partai Golkar kepada Bahlil

"Untuk reshuffle, baik mengangkat maupun memberhentikan pejabat, semuanya adalah hak prerogatif Presiden," jelasnya dikutip Antara.

Kursi Wamenaker Masih Kosong

• Baca juga:

  Sinyal Reshuffle? Dudung, Jumhur, hingga Hasan Nasbi Datangi Istana Siang Ini

Saat ini, posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) masih kosong setelah Immanuel Ebenezer ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Presiden Prabowo sebelumnya memastikan kursi tersebut akan segera diisi agar tidak menghambat jalannya pemerintahan. "Kekosongan tidak boleh dibiarkan terlalu lama," tegas Kepala Negara.

• Baca juga:

  Isu Perombakan Kabinet Menguat, PDIP Tegaskan Itu Wewenang Presiden

Istana: Jangan Berspekulasi soal Reshuffle

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi juga mengingatkan publik agar tidak larut dalam spekulasi terkait isu reshuffle kabinet. Menurutnya, perombakan hanya akan benar-benar terjadi jika sudah diumumkan langsung oleh Presiden.

"Reshuffle ini baru bisa dipastikan kalau diumumkan oleh Presiden. Jadi sebelum itu terjadi, kita tidak perlu berspekulasi," ujar Hasan saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Hasan menambahkan, apabila perombakan benar-benar dilakukan, seluruh masyarakat dan jajaran pemerintahan akan mengetahuinya secara resmi dari Presiden. "Yang terpenting saat ini adalah fokus bekerja sesuai arahan Presiden dan melanjutkan program-program pemerintah," pungkasnya