Isu Perombakan Kabinet Menguat, PDIP Tegaskan Itu Wewenang Presiden

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya menghormati hak prerogatif presiden terkait susunan kabinet. Menurutnya, keputusan soal reshuffle merupakan otoritas penuh presiden tanpa campur tangan partai politik.

“Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden,” kata Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

• Baca juga:

  Ini Daftar Lengkap 11 Pejabat Baru Hasil Reshuffle Kabinet Prabowo

Saat ditanya lebih jauh mengenai kemungkinan adanya komunikasi antara Presiden Prabowo dengan PDIP terkait isu reshuffle, Hasto memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi mengenai perombakan Kabinet Merah Putih. Ia menyebut isu reshuffle yang beredar belum memiliki dasar keputusan dari Presiden.

• Baca juga:

  Rumah Dinas Anggota Kabinet Belum Jadi Skala Prioritas

“Enggak ada,” ujar Prasetyo saat ditanya awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam arti pergantian menteri. Perubahan yang terjadi sejauh ini hanya menyangkut peralihan penugasan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, yang tengah menjalani proses untuk menduduki jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

• Baca juga:

  Prabowo Lantik Afriansyah Noor dan Farida Farichah, Tambah Energi Baru di Kabinet Merah Putih

Terkait posisi Wakil Menteri Keuangan yang berpotensi kosong, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan untuk segera mengisinya. Pemerintah, kata dia, masih menunggu seluruh tahapan pengangkatan Deputi Gubernur BI rampung.

Ia juga membantah adanya pembahasan soal kandidat pengganti Wamenkeu maupun rencana penambahan jumlah wakil menteri di Kementerian Keuangan.

“Presiden tentu akan melakukan kajian terlebih dahulu dan meminta masukan dari Menteri Keuangan sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana reshuffle pada kementerian lain. Isu perombakan kabinet juga disebut belum pernah dibahas dalam lingkup internal Istana Kepresidenan.

“Belum ada. Belum dibicarakan,” tegas Prasetyo.