Gerindra Bantah Isu Rapat Pengawasan Wapres Gibran, Tegaskan Fokus ke Ekonomi dan Pangan Rakyat

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah menjadi bagian dari agenda pembahasan dalam rapat fraksi. Ia memastikan seluruh rapat yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, tidak pernah menyinggung hal tersebut.

“Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut,” kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Bambang, fokus pembahasan Fraksi Gerindra justru diarahkan pada upaya pemantauan kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR. Selain itu, anggota fraksi juga diminta memastikan program pemerintah berjalan efektif di lapangan.

• Baca juga:

  Gibran Dorong Warga Beralih ke Transportasi Publik yang Modern dan Terintegrasi

Ia menegaskan bahwa perhatian utama saat ini adalah menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat, terutama ketersediaan pangan dan harga sembako agar daya beli tetap terjaga.

“Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya,” ujarnya.

Bambang juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra tetap solid mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menilai hubungan keduanya berjalan baik tanpa adanya ketegangan politik sebagaimana isu yang beredar.

“Dan hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar dan cenderung memprovokasi dan mengadu domba,” kata Bambang.

Ia juga mengingatkan agar pemberitaan yang disampaikan ke publik tetap berimbang, akurat, dan berbasis fakta. Fraksi Gerindra, lanjutnya, tetap menghormati kebebasan pers selama dijalankan dengan prinsip jurnalistik yang benar.

Menanggapi penyebaran informasi yang dianggap tidak sesuai fakta, Bambang menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah hukum berupa somasi terhadap pihak yang menyebarkan isu tersebut.