DPR Minta APBN 2027 Tak Sekadar Besar di Angka, tapi Terasa Manfaatnya

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 memasuki tahap penting. DPR RI meminta pemerintah memastikan empat aspek utama dalam penyusunan APBN benar-benar dikelola secara hati-hati, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan empat hal tersebut dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Empat aspek yang menjadi perhatian DPR adalah pendapatan negara, belanja negara, defisit dan utang, serta transfer ke daerah.

• Baca juga:

  DPR Dorong Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru-Dosen Masuk RAPBN 2027

Menurut Puan, keempat aspek tersebut tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka dalam APBN. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan fiskal tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Pendapatan Negara Harus Dihimpun Secara Adil

• Baca juga:

  DPR Dorong Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru-Dosen Masuk RAPBN 2027

Hal pertama yang menjadi perhatian DPR adalah pendapatan negara.

Puan meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara tanpa melemahkan daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

• Baca juga:

  Prabowo Akan Cetak Sejarah, Jadi Presiden Pertama yang Paparkan KEM-PPKF di DPR

Menurutnya, negara memang harus menghimpun pendapatan secara optimal. Namun, proses tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha.

“Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” kata Puan.

Kebijakan penerimaan negara, kata dia, harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk membiayai pembangunan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Belanja Negara Harus Tepat Sasaran

Aspek kedua adalah kualitas belanja negara.

DPR mendorong agar belanja pemerintah tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar diarahkan pada program yang memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Artinya, keberhasilan belanja negara bukan hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan.Belanja negara diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.

Defisit dan Utang Perlu Dikelola Hati-hati

Hal ketiga yang disoroti DPR adalah pengelolaan defisit dan utang.

Puan menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan perlu memperhitungkan manfaat, risiko, serta beban yang mungkin ditanggung generasi mendatang.

“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.

Pesan tersebut menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal. Pembiayaan yang dilakukan pemerintah saat ini harus memberikan manfaat yang jelas dan tidak menciptakan beban berlebihan bagi masa depan.

Transfer ke Daerah Harus Memberikan Dampak

Hal keempat yang menjadi perhatian adalah transfer ke daerah.

Puan meminta agar transfer ke daerah benar-benar digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, menggerakkan perekonomian lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, transfer ke daerah tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah.

Pembangunan dan pelayanan publik di daerah juga diharapkan semakin berkualitas sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.

APBN Bukan Sekadar Angka

Puan menekankan bahwa APBN pada akhirnya bukan hanya persoalan besarnya anggaran maupun banyaknya program yang tercantum dalam dokumen negara.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan APBN justru terletak pada manfaat yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” kata Puan.

Karena itu, DPR menilai ukuran keberhasilan penyusunan APBN 2027 harus dilihat dari sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” tutur Puan dikutip Antara.

Presiden Prabowo Sampaikan RAPBN 2027

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Penyampaian RAPBN 2027 menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR.

Publik pun tidak hanya menunggu seberapa besar angka APBN 2027, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu menjaga daya beli, memperkuat dunia usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Sebab, pada akhirnya, APBN bukan hanya tentang berapa besar uang negara dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya kembali kepada rakyat.