Loading
Tangkapan layar - Salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. ANTARA/Sekretariat Negara/Fathur
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Harapan besar kini disematkan pada Satuan Tugas (Satgas) Pertumbuhan Ekonomi agar mampu menjadi motor penggerak koordinasi lintas kementerian. Tujuannya jelas: memastikan program stimulus pemerintah benar-benar berdampak pada perekonomian nasional.
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menekankan bahwa kunci utama keberhasilan satgas ini terletak pada kejelasan peran setiap kementerian. Tanpa koordinasi yang solid, berbagai program strategis berpotensi berjalan tidak optimal.
Menurut Esther, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kontribusi masing-masing kementerian, terutama dalam mendorong investasi dan meningkatkan ekspor. Tidak hanya itu, perencanaan anggaran hingga penetapan indikator kinerja (key performance indicator/KPI) juga harus dirumuskan secara jelas agar proses evaluasi berjalan efektif.
Lebih jauh, sinergi lintas kementerian ini juga diharapkan mampu menyentuh persoalan mendasar masyarakat, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, hingga penguatan daya beli.
Di tengah kondisi global yang tidak menentu, langkah cepat menjadi sangat krusial. Dampak konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, mulai terasa pada sektor industri dan pasar domestik. Kondisi ini menuntut respons kebijakan yang sigap dan terukur.
Baca juga:
Indef Dorong Satgas Pertumbuhan Ekonomi Perkuat Sinergi Kementerian, Fokus pada Dampak NyataTak hanya itu, Esther juga menyoroti pentingnya penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam program strategis seperti swasembada pangan dan energi. Program pendukung, sistem monitoring, serta evaluasi harus dirancang secara terintegrasi agar hasilnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa akurasi data menjadi fondasi penting dalam penyaluran stimulus ekonomi. Ia menilai, pembaruan data penerima bantuan harus menjadi prioritas utama satgas.
Menurut Bhima, pemerintah tidak boleh melupakan peran kelas menengah. Kelompok ini juga membutuhkan dukungan agar tetap menjadi penopang utama konsumsi domestik dikutip Antara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Satgas tersebut memiliki mandat strategis, mulai dari mengoordinasikan percepatan program pemerintah, merumuskan langkah terintegrasi lintas sektor, hingga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran.
Tak hanya itu, satgas juga diharapkan mampu menghadirkan solusi cepat dan terobosan dalam menyelesaikan berbagai hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Dengan tantangan global yang semakin kompleks, efektivitas kerja satgas ini akan sangat menentukan arah dan kekuatan ekonomi Indonesia ke depan.