Indonesia Bantah Tuduhan Penipuan Transshipment oleh AS

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) terkait dugaan praktik penipuan transshipment atau pengalihan pengiriman barang yang disebut digunakan untuk menghindari tarif perdagangan.

Bantahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan Gedung Putih berjudul “The Great Transshipment Scam”.

Menurut Airlangga, tuduhan yang menyebut Indonesia terlibat dalam praktik tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Ia menjelaskan, laporan yang diterbitkan pemerintah AS tersebut lebih banyak menggunakan asumsi dalam melihat aktivitas perdagangan dan rantai pasok sejumlah negara.

“Kami tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” ujarnya.

Indonesia Masuk Daftar Negara yang Disorot AS

Laporan “The Great Transshipment Scam” menyoroti dugaan praktik pengalihan barang yang disebut dilakukan sejumlah negara untuk membantu produk asal China menghindari tarif AS.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu, Washington menyebut adanya praktik seperti pengemasan ulang dan klaim palsu mengenai negara asal barang.Praktik tersebut disebut memungkinkan produk dari China masuk ke pasar AS melalui negara lain dengan tarif yang lebih rendah.

AS bahkan menyebut jaringan tersebut sebagai “China’s Shadow Transshipment Network” atau “Jaringan Transshipment Bayangan Tiongkok”.

Indonesia termasuk salah satu negara yang disorot bersama sejumlah negara lain, seperti Brasil, Malaysia, Thailand, Turkiye, dan Vietnam.Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam kemudian dimasukkan AS ke dalam Tier 2.

Kategori tersebut mencakup negara yang menurut laporan Washington memiliki volume transshipment signifikan serta mempunyai keterkaitan yang lebih dalam dengan rantai pasok dan sumber bahan baku yang terkait dengan China.

Airlangga menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah dilibatkan maupun diberi informasi mengenai studi yang kemudian menempatkan Indonesia dalam kategori tersebut.

“Pertama, Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini. Indonesia dituduh bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turkiye, Vietnam yang masuk di dalam (penipuan) transshipment,” kata Airlangga.

AS Soroti Kawasan Industri Bekasi dan Batam

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam laporan AS adalah meningkatnya aktivitas barang-barang yang berkaitan dengan China, khususnya kotak dan wadah plastik di koridor Bekasi-Batam.

Airlangga menjelaskan bahwa aktivitas industri di Bekasi dan Batam tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan praktik transshipment.

Menurutnya, kedua kawasan tersebut telah berkembang sebagai pusat industri dan manufaktur Indonesia sejak dekade 1990-an.

“Kedua, Indonesia ditempatkan di Tier 2, di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya,” ujar Airlangga.

Namun, ia menilai kesimpulan tersebut tidak menggambarkan kondisi industri Indonesia secara utuh.

“Dapat kami sampaikan bahwa dalam laporan yang saya baca sekilas, jaringan akses Batam dan Bekasi. Kita dapat menyatakan bahwa kawasan industri Batam dan Bekasi itu sudah ada sejak tahun 90-an,” katanya.

Airlangga menjelaskan, sebagian besar perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tersebut merupakan perusahaan manufaktur, termasuk industri berbasis plastik.

Untuk produk kemasan plastik, menurutnya, sebagian besar perusahaan yang beroperasi merupakan perusahaan nasional.

Indonesia Punya Bahan Baku Plastik Sendiri

Pemerintah juga membantah anggapan bahwa industri plastik Indonesia sepenuhnya bergantung pada bahan baku dari China.

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki sumber bahan baku plastik yang diproduksi di dalam negeri, antara lain oleh Chandra Asri dan Lotte Chemicals.

“Jadi tidak benar ini menggunakan transshipment dari negara lain untuk memproses,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar produk plastic packaging yang dihasilkan industri Indonesia digunakan untuk kebutuhan domestik maupun dipasarkan ke negara-negara lain di kawasan.

Dengan demikian, menurut pemerintah, aktivitas industri plastik di Indonesia tidak tepat jika secara langsung dianggap sebagai bagian dari jaringan transshipment untuk menghindari tarif AS.

“Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” ujar Airlangga dikutip Antara.

Pemerintah Tegaskan Posisi Indonesia

Pernyataan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak menerima begitu saja tuduhan yang tercantum dalam laporan pemerintah AS tersebut.

Indonesia menilai perlu ada pemisahan yang jelas antara aktivitas manufaktur dan perdagangan yang berkembang secara normal dengan praktik transshipment ilegal yang bertujuan menghindari tarif.

Pemerintah juga menekankan pentingnya melihat data perdagangan, asal bahan baku, proses produksi, hingga tujuan ekspor secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan mengenai dugaan pengalihan barang.

Bagi Indonesia, klarifikasi tersebut menjadi penting karena tuduhan praktik transshipment berpotensi memengaruhi persepsi terhadap produk Indonesia di pasar internasional, termasuk hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Persoalan ini juga menjadi perhatian di tengah dinamika perdagangan global dan kebijakan tarif AS yang semakin ketat terhadap sejumlah produk asal China.

Indonesia kini perlu memastikan bahwa data dan karakteristik industri nasional dapat dipahami secara utuh oleh mitra dagang internasional, sehingga aktivitas manufaktur yang sah tidak disamakan dengan praktik penghindaran tarif.