Menteri PU Alokasikan Rp100 Miliar untuk Tanggap Darurat Gempa NTT

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengalokasikan sekitar Rp100 miliar dari anggaran Kementerian PU untuk mendukung penanganan tanggap darurat.

Dody mengatakan, untuk sementara dana tersebut diambil dari anggaran yang sudah tersedia di Kementerian PU. Langkah itu dilakukan agar penanganan di lapangan dapat segera berjalan tanpa menunggu proses penganggaran baru.

“Untuk dana, betul kami sementara menggunakan dana eksisting (Kementerian PU). Jadi saya pakai dana-dana yang ada. Mungkin untuk tanggap darurat sementara waktu kita alokasikan hampir sekitar Rp100 miliar,” ujar Dody di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

• Baca juga:

  Purbaya Tegaskan Dana Rp44 Miliar untuk Gempa NTT Bukan Anggaran Baru

Menurut Dody, kondisi di NTT saat ini masih berada dalam tahap tanggap darurat. Karena itu, kecepatan menjadi salah satu faktor utama dalam penanganan dampak bencana.

“Jadi sementara waktu karena mesti kerja cepat, sementara waktu saya mengambil dari anggaran Kementerian PU,” katanya.

• Baca juga:

  Solidaritas untuk Flores, ASN Kemendag Salurkan Bantuan Rp250 Juta bagi Korban Gempa

Negara Harus Hadir di Tengah Bencana

Dody menegaskan Kementerian PU siap mendukung penanganan tanggap darurat sekaligus pemulihan infrastruktur bagi masyarakat yang terdampak gempa.

• Baca juga:

  2025, Pusat Bangun Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang

Menurutnya, ketika akses jalan terputus, layanan air berhenti, sekolah tidak dapat digunakan, atau masyarakat kehilangan tempat tinggal, negara harus hadir untuk membantu memulihkan kondisi masyarakat.

Hal tersebut, kata Dody, sejalan dengan empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan utama bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta bekerja untuk rakyat dan generasi mendatang.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa secepat mungkin mengatasi kesulitan rakyat,” ujarnya.

Dody Tinjau Langsung Kondisi Nagekeo

Upaya pemulihan infrastruktur pascagempa terus dipercepat. Dody Hanggodo bahkan turun langsung ke Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Dody menemui masyarakat yang berada di lokasi pengungsian dan meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa.

Kehadiran langsung di lokasi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi masyarakat serta tingkat kerusakan infrastruktur.

Selain meninjau lokasi terdampak, Dody melakukan koordinasi bersama Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas.

Koordinasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk mempercepat pendataan kerusakan akibat gempa sekaligus menentukan langkah penanganan infrastruktur yang menjadi prioritas.

Jalan dan Jembatan Jadi Perhatian

Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores berdampak terhadap sejumlah infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk menangani sejumlah titik terdampak.

Petugas dikerahkan untuk membuka kembali akses yang tertutup longsor maupun mengalami kerusakan badan jalan. Langkah ini penting untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan sekaligus memperlancar distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Pemulihan akses jalan juga menjadi bagian penting dalam proses tanggap darurat karena jalur transportasi menjadi pintu masuk bagi bantuan, logistik, tenaga medis, maupun kebutuhan masyarakat lainnya dikutip Antara.

Pemulihan Infrastruktur Dilakukan Bertahap

Dengan alokasi sekitar Rp100 miliar dari anggaran eksisting Kementerian PU, pemerintah berupaya mempercepat pekerjaan tanggap darurat di sejumlah wilayah terdampak gempa NTT.

Selain membuka kembali akses jalan dan menangani infrastruktur yang rusak, pemerintah masih melakukan pendataan untuk mengetahui kebutuhan pemulihan secara lebih menyeluruh.

Tahapan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil pendataan kerusakan di lapangan. Infrastruktur yang mengalami kerusakan akan ditangani berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memastikan penanganan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan infrastruktur diharapkan dapat membantu masyarakat NTT kembali beraktivitas dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.