-
-
-
Loading
Loading
Infografis Jalur MRT Jakarta - Tangerang (Foto: tangerangpedia.com)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah mengevaluasi kemungkinan membangun jalur baru dari Lebak Bulus ke Serpong dengan pembiayaan sepenuhnya dari pihak swasta. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendorong kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara MRT Jakarta dan Sinar Mas Land pada 24 Juli 2025. Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan melakukan studi kelayakan guna mengkaji potensi pendanaan proyek transportasi tersebut tanpa melibatkan anggaran pemerintah.
“Kami sedang menantang diri sendiri: bisakah proyek ini dibiayai 100 persen oleh sektor swasta?” ujar Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud, dalam acara MRTJ Fellowship Program 2025, Kamis (7/8/2025) di Jakarta.
Menurut Farchad, kebutuhan transportasi publik di kawasan Jabodetabek sangat mendesak. Namun, realisasi proyek sering kali terkendala anggaran. Karena itu, perusahaan kini menjajaki skema pembiayaan alternatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebagai solusi inovatif.
Pendekatan Strategis MRT Jakarta: Kolaborasi & Efisiensi
Untuk mendukung pengembangan jalur baru, MRT Jakarta mengadopsi dua strategi utama. Pertama, memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah agar proyek ini mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kedua, melakukan evaluasi internal terhadap proyek-proyek sebelumnya untuk menemukan cara kerja yang lebih efisien dan tepat guna.
Tujuan utamanya adalah memastikan proyek dapat diselesaikan dengan cepat, efisien secara biaya, dan memberikan dampak positif tanpa membebani keuangan negara.
“Kami ingin mengambil contoh dari negara-negara maju yang berhasil membangun sistem transportasi massal dengan pola pembiayaan yang inovatif,” tambah Farchad.
Kilas Balik: Pembiayaan MRT Tahap 1 dan 2 Masih Didukung JICA
Sementara itu, Pelaksana Tugas Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, menyampaikan bahwa pembangunan MRT fase sebelumnya masih bergantung pada pinjaman luar negeri, khususnya dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Untuk Fase 1 (Lebak Bulus–Bundaran HI) dan Fase 2A (Bundaran HI–Kota), pembiayaan dilakukan melalui skema three sub-level agreement, di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman, sedangkan MRT Jakarta hanya sebagai pelaksana proyek.
Optimalisasi Pendapatan Non-Tiket Jadi Fokus
Meski operasional MRT saat ini masih ditopang subsidi pemerintah, perusahaan berupaya mengurangi ketergantungan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan potensi pendapatan non-tiket, seperti dari iklan dan pengelolaan properti di sekitar stasiun.
“Alhamdulillah, skema bisnis kami sudah mulai bisa mengurangi ketergantungan pada subsidi secara bertahap,” ujar Ahmad Pratomo dikutip Antara.
Dengan adanya inisiatif pendanaan swasta untuk jalur Lebak Bulus–Serpong, PT MRT Jakarta menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan transportasi publik yang berkelanjutan, modern, dan efisien tanpa selalu bergantung pada anggaran negara
