-
-
-
Loading
Loading
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan pemaparan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta. (Antara)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memastikan realisasi penarikan utang pemerintah hingga 30 November 2025 masih sesuai rencana, atau “on-track,” mencapai Rp614,9 triliun. Angka ini setara dengan 84,06 persen dari proyeksi laporan semester (lapsem) 2025 sebesar Rp731,5 triliun.
“Jadi saat ini masih on-track menuju desain dari APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025) seperti dilansir dari Antara.
Target penarikan utang senilai Rp731,5 triliun digunakan untuk menutup defisit APBN, yang diperkirakan mencapai 2,78 persen terhadap PDB. Hingga kini, defisit APBN tercatat 2,35 persen PDB, masih di bawah proyeksi.
Selain utang, pemerintah memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk menekan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui langkah antisipatif, seperti prefunding, ketersediaan kas yang memadai, serta active cash dan debt management, termasuk penempatan dana Rp200 triliun di perbankan umum,” jelas Suahasil.
Dalam pengelolaan utang, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melalui skema debt switching untuk SBN pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025-2028. Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko refinancing.
“SBN yang kami terbitkan pada COVID-19 lalu ada yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027, dan 2028. Untuk jatuh tempo ini, kami bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching,” tambah Wamenkeu.
Tak hanya BI, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu juga aktif melakukan skema debt switching dengan lembaga multilateral dan lembaga lainnya. Suahasil menambahkan, kondisi pasar keuangan yang membaik mendukung pembiayaan yang lebih efisien.
Di sisi lain, pembiayaan non-utang tercatat Rp41,4 triliun, sehingga total realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp573,5 triliun, atau 86,63 persen dari proyeksi lapsem sebesar Rp662 triliun.
