-
-
-
Loading
Loading
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/1/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mewanti-wanti target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 berisiko sulit tercapai bila persoalan fiskal tidak segera dibereskan.
Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 semakin terasa. Di saat yang sama, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengetatan belanja.
“Pada tahun ini menurut saya juga ada kemungkinan permasalahan fiskal. Ini bukan hanya masalah misalokasi, tetapi juga pada sustainability ataupun juga keberlanjutan fiskal,” kata Yose di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Yose menyoroti kondisi defisit yang sudah mendekati 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), angka yang relatif jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai gambaran, hingga 31 Desember 2025, defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap PDB. Masalahnya, di tengah defisit yang melebar, biaya pembiayaan pemerintah justru cenderung makin mahal.
Tak berhenti di situ, tekanan fiskal juga makin berat karena adanya kewajiban belanja yang tertunda dari tahun sebelumnya. Yose menyinggung pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) yang baru direalisasikan pada tahun ini.
Akumulasi beban tersebut dinilai bisa mempersempit ruang fiskal pemerintah.
“Kebanyakan belanja yang ada itu banyak yang masih belum dibayarkan, belum disisihkan. Dibayarkan baru tahun ini, misalnya untuk subsidi BBM,” ujarnya.Jika tekanan fiskal ini tidak dikelola, Yose mengingatkan dampaknya bisa merambat ke banyak sisi. Bukan hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tetapi juga berisiko menggerus kualitas pelayanan publik.
Salah satu yang paling rentan terdampak adalah alokasi transfer ke daerah.
“Padahal public services di daerah itu sangat tergantung sekali kepada transfer dari Jakarta,” tambahnya dikutip Antara.
Dengan kondisi fiskal seperti itu, Yose menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang dicanangkan pemerintah—sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa—akan menjadi tantangan berat.
Dalam postur APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Angka ini berasal dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp666,27 miliar.
Sementara itu, belanja negara dirancang mencapai Rp3.842,73 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp692,99 triliun.
Dengan hitung-hitungan tersebut, proyeksi defisit APBN 2026 dipatok Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB.
