Kerja Sama Dagang RI–AS: Impor Pertanian tanpa Beban APBN


 Kerja Sama Dagang RI–AS: Impor Pertanian tanpa Beban APBN Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto. (visinews.net)

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemerintah menegaskan bahwa rencana impor produk pertanian dari Amerika Serikat (AS) senilai 4,5 miliar dolar AS tidak menggunakan anggaran negara. Skema ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang sepenuhnya berjalan melalui mekanisme bisnis antarpelaku usaha.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator. Seluruh transaksi, mulai dari pembiayaan hingga keputusan pembelian, dilakukan oleh sektor swasta melalui skema business to business (B2B).

“Pemerintah tidak membeli. Tidak ada dana APBN yang digunakan. Kami hanya memastikan standar mutu dan kelancaran kerja sama dagang,” ujar Haryo dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Komitmen impor tersebut telah ditindaklanjuti lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antarpelaku usaha. Penandatanganan dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 7 Juli 2025 dan berlanjut pada forum Indonesia–AS Business Summit, 19 Februari 2026.

Proses ini turut mendapat dukungan dari asosiasi dunia usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dagang kedua negara.

Haryo mengingatkan bahwa AS merupakan mitra strategis Indonesia sekaligus tujuan ekspor terbesar kedua. Sepanjang 2025, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai 31 miliar dolar AS atau sekitar 11 persen dari total ekspor nasional yang mencapai 282,9 miliar dolar AS.

Menurutnya, menjaga akses pasar AS melalui pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk Indonesia di pasar global.

Di sisi lain, impor komoditas pertanian dinilai penting untuk menopang industri dalam negeri. Indonesia, kata Haryo, masih membutuhkan pasokan bahan baku seperti gandum untuk industri pengolahan, khususnya sektor makanan olahan yang berorientasi ekspor.

“Dengan pilihan pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha bisa mendapatkan bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga bersaing,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, total impor komoditas pertanian Indonesia dari AS pada 2025 tercatat sekitar 1,21 miliar dolar AS. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan impor dari negara lain yang mencapai 13,2 miliar dolar AS, atau sekitar 9,2 persen dari total impor pertanian.

Sebagai contoh, impor sereal dari AS tercatat sebesar 375,9 juta dolar AS dari total impor sereal Indonesia yang mencapai 3,7 miliar dolar AS. Sementara impor kedelai dari AS hanya sekitar 1 juta dolar AS dari total impor kedelai sebesar 1,6 miliar dolar AS.

“Angka ini menunjukkan bahwa penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan risiko fiskal,” kata Haryo dikutip Antara.

Ia menegaskan, kebijakan fasilitasi impor dalam kerangka ART Indonesia–AS tetap berpijak pada kepentingan ekonomi nasional dan kedaulatan negara. Pemerintah juga memastikan seluruh produk impor memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.

Apabila ke depan terjadi gangguan pada pasar domestik, Haryo memastikan pemerintah akan segera mengambil langkah sesuai ketentuan untuk menjaga stabilitas.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Ekonomi Terbaru