Loading
Karyawan menata uang di Mandiri KC Kendari Mesjid Agung, Sulawesi Tenggara, Jumat (31/10/2025). ANTARA FOTO/Andry Denisah/YU
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam kepada sejumlah pengusaha nasional yang dinilai masih menyimpan kekayaan dan hasil usaha mereka di luar negeri.
Menurut Prabowo, kondisi ini ironis. Pasalnya, para pelaku usaha tersebut sebelumnya telah menerima berbagai kemudahan dari pemerintah—mulai dari konsesi tambang, izin perkebunan, hingga akses kredit dari bank milik negara.
Namun, ketika usaha mereka berkembang, keuntungan justru tidak kembali ke dalam negeri.
Baca juga:
Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta“Sudah diberi fasilitas, tapi hasilnya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Prabowo dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal resmi pemerintah, Rabu (29/4/2026).
Tak Ingin Kekayaan Indonesia Mengalir ke Luar
Prabowo menegaskan, praktik pengalihan kekayaan ke luar negeri tidak akan dibiarkan berlanjut di masa kepemimpinannya. Ia ingin seluruh potensi ekonomi nasional, terutama yang berasal dari sumber daya alam, benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Indonesia.
Baginya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi tempat eksploitasi tanpa mendapatkan nilai tambah yang adil.
“Bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain. Kekayaan kita harus dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pemilik modal agar memiliki komitmen kebangsaan yang kuat—tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Patriotisme Jadi Syarat Moral
Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya jiwa patriotisme dalam dunia usaha. Ia bahkan menyatakan tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan nasional.
Pesannya jelas: Indonesia bukan sekadar pasar atau ladang bisnis, melainkan rumah yang harus dibangun bersama.
Dorong Hilirisasi sebagai Jalan Kemandirian
Kritik tersebut muncul di tengah dorongan besar pemerintah terhadap program hilirisasi—strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.
Sebagai langkah konkret, Prabowo secara simbolis memulai 13 proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, dengan total investasi mencapai Rp116 triliun dikutip Antara.
Proyek-proyek ini mencakup sektor strategis seperti energi, mineral, hingga pertanian. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, serta fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim.
Kolaborasi BUMN untuk Percepatan Industri
Dalam pelaksanaannya, proyek ini melibatkan sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, MIND ID, Krakatau Steel, dan PTPN.Seluruh proyek dirancang berjalan paralel agar mempercepat realisasi investasi sekaligus mendorong tumbuhnya industri bernilai tambah di dalam negeri.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi Indonesia—di mana kekayaan alam tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.