Presiden Prabowo Tegaskan APBN Bukan Sekadar Anggaran, tapi Alat Melindungi Rakyat

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen keuangan tahunan semata. Menurutnya, APBN merupakan instrumen penting negara untuk melindungi rakyat sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa APBN harus menjadi alat perjuangan bangsa untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

“APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan bangsa, alat untuk melindungi rakyat, serta memperkokoh sendi-sendi ekonomi nasional,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR RI dikutip dari Antara.

Menurut Presiden, penyusunan APBN juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi dan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

• Baca juga:

  Prabowo Pasang Target Kurs Rupiah Rp16.800 hingga Rp17.500 di 2027

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan panjang para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, kebijakan fiskal negara harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Target Pendapatan dan Belanja Negara 2027

• Baca juga:

  Prabowo Akan Cetak Sejarah, Jadi Presiden Pertama yang Paparkan KEM-PPKF di DPR

Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah target utama dalam KEM-PPKF RAPBN 2027.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 berada di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB.

Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada rentang 1,80 persen hingga 2,40 persen dari PDB.

Pemaparan tersebut menjadi momen penting karena Prabowo tercatat sebagai Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN, termasuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan DPR RI.

Rapat DPR Dihadiri 451 Anggota

Rapat Paripurna DPR RI tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sebanyak 451 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Beberapa pejabat yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Turut hadir pula Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.

Selain mendengarkan penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, rapat paripurna DPR RI juga membahas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 serta pandangan fraksi terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.