Bahlil Cari Jalan Tengah Atasi Kenaikan Harga Gas Industri, Pemerintah Jaga Daya Saing dan Cegah PHK

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik terkait kenaikan harga gas industri yang belakangan dikeluhkan sejumlah pelaku usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sedang mencari titik temu agar industri tidak terbebani biaya produksi yang semakin tinggi.

Menurut Bahlil, pemerintah telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi industri hingga serikat pekerja, guna mencari formula harga yang dinilai adil bagi semua pihak.

"Kami sedang mencari jalan tengah agar industri tidak dibebani harga gas yang terlalu tinggi," kata Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

• Baca juga:

  Dasco Telepon Dirut Pertamina Usai Terima Laporan Ancaman PHK 55 Ribu Buruh Akibat Harga Gas Industri Melonjak

Ia mengungkapkan, pembahasan kini memasuki tahap teknis bersama PT Pertamina untuk menentukan harga yang ideal sehingga industri nasional tetap mampu beroperasi secara kompetitif.

"Saya sudah bertemu dengan asosiasi dan juga perwakilan buruh. Sekarang kami sedang melakukan pembahasan teknis bersama Pertamina untuk mencari angka yang tepat agar industri kita tetap bisa bertahan," ujarnya.

• Baca juga:

  Bahlil Pastikan Tak Ada Rencana Pemadaman Listrik, Pasokan Energi Nasional Aman

Kenaikan Terjadi pada Industri Non-HGBT

Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan harga gas terutama dirasakan oleh sektor industri yang tidak memperoleh fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).Menurutnya, terdapat dua kategori harga gas yang berlaku saat ini. Pertama, gas yang masuk skema HGBT dengan harga khusus yang mendapat dukungan pemerintah. Kedua, gas non-HGBT yang mengikuti harga pasar umum.

• Baca juga:

  Pemerintah Putuskan Kebijakan HGBT Tujuh Kelompok Industri Dilanjutkan

"Kenaikan harga terjadi pada beberapa industri non-HGBT. Sementara HGBT sendiri mendapatkan dukungan dari negara sehingga harganya lebih terjangkau," jelasnya.

Produksi Gas Menurun, Industri Beralih ke LNG

Selain faktor harga pasar, kenaikan biaya gas juga dipengaruhi oleh menurunnya produksi sejumlah sumur gas di daerah, khususnya di Jawa Barat.Penurunan pasokan tersebut memaksa industri mencari sumber energi alternatif melalui pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

Namun, distribusi LNG dari daerah-daerah tersebut membutuhkan biaya tambahan, terutama untuk transportasi dan logistik. Kondisi inilah yang kemudian ikut mendorong kenaikan harga gas yang diterima industri.

"Untuk menutupi kekurangan pasokan, digunakan LNG. Karena LNG harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, atau Kalimantan, tentu ada tambahan biaya yang memengaruhi harga akhirnya," kata Bahlil.

DPR Soroti Ancaman PHK Puluhan Ribu Pekerja

Kenaikan harga gas industri juga mendapat perhatian DPR RI setelah muncul laporan mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar di sektor manufaktur.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya siap melakukan langkah mitigasi menyusul adanya laporan ancaman PHK terhadap lebih dari 50 ribu pekerja di salah satu pabrik keramik besar di Bekasi, Jawa Barat.

Laporan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, yang menyebutkan bahwa dalam 7 hingga 10 hari ke depan berpotensi terjadi PHK di salah satu perusahaan keramik terbesar di kawasan tersebut.

Menanggapi situasi itu, Dasco mengaku segera berkomunikasi dengan manajemen Pertamina serta perwakilan serikat pekerja guna mencari solusi yang dapat menyelamatkan keberlangsungan usaha sekaligus melindungi para pekerja dikutip Antara.

Ia berharap pemerintah, BUMN, dan pelaku industri dapat menemukan titik temu sehingga dunia usaha tetap berjalan, lapangan kerja terjaga, dan daya saing industri nasional tidak terganggu oleh lonjakan biaya energi.

Kebijakan yang sedang dirumuskan pemerintah ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku industri sekaligus menjaga stabilitas sektor manufaktur yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.