DEN: Negara Bisa Hemat Hingga Rp200 Triliun Jika Salah Sasaran Subsidi BBM Dihilangkan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Perbaikan sistem penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai dapat membuka ruang penghematan anggaran negara yang sangat besar. Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan pemerintah bisa menghemat hingga Rp200 triliun apabila mampu menghilangkan praktik salah sasaran penerima subsidi atau yang dikenal sebagai inclusion error.

Anggota DEN, M. Fadhil Hasan, mengatakan penghematan tersebut dapat mencapai kisaran Rp170 triliun hingga Rp200 triliun. Dana yang berhasil dihemat nantinya dapat dialihkan untuk memperkuat program perlindungan sosial maupun berbagai program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Dana tersebut bisa digunakan untuk perlindungan sosial dan berbagai program lainnya yang lebih tepat sasaran,” kata Fadhil di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

• Baca juga:

  Kemenhub Dorong Transportasi Massal Tekan Subsidi BBM Rp300 Triliun

Menurut Fadhil, tantangan terbesar dalam skema subsidi energi saat ini adalah masih tingginya inclusion error. Kondisi ini terjadi ketika kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru menikmati manfaat subsidi lebih besar dibandingkan masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan terbaru, kelompok 10 persen masyarakat terkaya menerima manfaat subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp2,5 juta per kapita setiap tahun. Sebaliknya, kelompok 10 persen masyarakat termiskin hanya memperoleh manfaat sekitar Rp50 ribu per kapita per tahun.

• Baca juga:

  DEN Tegaskan Transisi Energi Bersih Tak Boleh Mengorbankan Ketahanan Energi Nasional

Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup serius dalam distribusi subsidi. Bahkan, sekitar 20 persen kelompok masyarakat terkaya menikmati lebih dari separuh total manfaat dari skema subsidi dan kompensasi yang saat ini berjalan.

“Ini merupakan bentuk ketidakadilan. Subsidi yang seharusnya melindungi masyarakat kurang mampu justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mapan,” ujarnya.

• Baca juga:

  Struktur Baru DEN: 8 Pemangku Kepentingan dan 7 Menteri Resmi Dilantik

Karena itu, DEN menilai reformasi penyaluran subsidi menjadi langkah yang semakin mendesak. Jika inclusion error dapat dihilangkan atau setidaknya ditekan secara signifikan, anggaran negara akan menjadi lebih efisien dan manfaat subsidi bisa benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Fadhil menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan skema subsidi tertutup yang terintegrasi dengan data sosial ekonomi terbaru.

“Saya kira kita harus melakukan skema subsidi yang bersifat tertutup atau diintegrasikan dengan data sosial ekonomi yang terbaru,” katanya dikutip Antara.

Dengan sistem yang lebih akurat, subsidi energi tidak hanya mampu menjaga daya beli masyarakat rentan, tetapi juga membantu negara mengalokasikan anggaran secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial yang lebih luas.