WEF Soroti Cara Mengukur Pembiayaan China, Klaim Subsidi Dinilai Bisa Menyesatkan

JENEWA, ARAHKITA.COM – Perdebatan mengenai dugaan subsidi pembiayaan dari bank-bank komersial China kembali mencuat. Kali ini, Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyoroti metodologi yang digunakan sejumlah lembaga internasional dalam menilai sistem pembiayaan di Negeri Tirai Bambu.

Menurut WEF, penggunaan tolok ukur yang kurang sesuai dengan karakter pasar keuangan China berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru. Karena itu, penilaian terhadap subsidi industri dinilai perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih objektif dan sebanding.

Dalam artikel yang diterbitkan di situs resmi WEF, Yang He, Sekretaris Jenderal China Modern Finance Society, bersama tiga pakar lainnya mengkritisi sejumlah laporan kebijakan industri yang diterbitkan organisasi internasional, termasuk OECD.

• Baca juga:

  Airlangga Manfaatkan WEF Davos untuk Tarik Investasi Data Center Global

Laporan-laporan tersebut menilai bank-bank komersial China memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan domestik dengan suku bunga di bawah tingkat pasar. Temuan itu kemudian dijadikan salah satu dasar bahwa China menjalankan subsidi industri dalam skala besar.

Namun, menurut para penulis, kesimpulan tersebut lahir dari penggunaan tolok ukur yang tidak mencerminkan praktik nyata di pasar keuangan China.

• Baca juga:

  WEF 2026 Dibuka di Davos: Dialog Konstruktif Jadi Kunci di Tengah Ketegangan Global

Loan Prime Rate Bukan Tolok Ukur Mutlak

Salah satu contoh yang disoroti adalah penggunaan Loan Prime Rate (LPR) sebagai acuan bebas risiko (risk-free benchmark). Menurut artikel tersebut, pendekatan itu menimbulkan anggapan bahwa setiap pinjaman dengan bunga di bawah LPR otomatis merupakan pembiayaan di bawah tingkat pasar.

• Baca juga:

  OnlinePajak Raih Penghargaan Pelopor Teknologi dari Forum Ekonomi Dunia

Padahal, dalam praktiknya LPR hanyalah suku bunga acuan. Bank-bank komersial tetap menetapkan bunga pinjaman berdasarkan penilaian risiko masing-masing debitur, kualitas agunan, serta kondisi bisnis yang dihadapi.

Dengan demikian, bunga pinjaman yang lebih rendah dari LPR belum tentu mencerminkan adanya subsidi pemerintah. Kondisi tersebut justru bisa menunjukkan bahwa peminjam memiliki profil risiko yang rendah atau jaminan yang kuat.

Hasil Serupa Muncul di Amerika Serikat

Para penulis juga menguji metodologi OECD menggunakan sampel perusahaan penerbit obligasi korporasi di Amerika Serikat.

Hasilnya, metode yang sama juga menghasilkan temuan pembiayaan "di bawah tingkat pasar" dalam skala yang luas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemilihan tolok ukur sangat menentukan hasil akhir sebuah analisis.

Karena itu, mereka menilai metodologi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem keuangan di masing-masing negara agar tidak menghasilkan interpretasi yang bias.

Biaya Pembiayaan Justru Lebih Tinggi

Melalui penyusunan kembali tolok ukur yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi pasar China, para penulis menemukan hasil yang berbeda.

Rata-rata biaya pembiayaan perusahaan dalam sampel justru tercatat sekitar 0,2 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tolok ukur pasar yang telah disesuaikan.

Temuan ini dinilai memperkuat argumentasi bahwa pembiayaan bank komersial di China tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai subsidi.

Profitabilitas Bank Tetap Tinggi

Artikel tersebut juga menyoroti kinerja bank-bank komersial utama China.

Menurut para penulis, tingkat profitabilitas bank-bank tersebut setara, bahkan dalam beberapa kasus lebih tinggi dibandingkan bank-bank besar di Amerika Serikat, Eropa, maupun Jepang.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa bank-bank China tidak mengorbankan keuntungan secara sistematis demi menyediakan pembiayaan murah kepada perusahaan dilansir Antara.

Pentingnya Tolok Ukur yang Adil

Di akhir artikelnya, para penulis menegaskan bahwa penggunaan tolok ukur pasar yang lebih rasional dan sesuai dengan karakter masing-masing negara sangat penting.

Pendekatan tersebut dinilai dapat meningkatkan akurasi, kredibilitas, serta keadilan dalam menilai kebijakan subsidi di tingkat internasional, sekaligus menghindari kesimpulan yang berpotensi menyesatkan akibat penggunaan metodologi yang kurang tepat.