Bioetanol E10 Bisa Kurangi Impor BBM, Ini Tantangan yang Harus Diatasi

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Rencana pemerintah menerapkan bensin campuran bioetanol 10 persen (E10) dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Selain memanfaatkan energi terbarukan dari dalam negeri, program ini juga dipandang sebagai bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mengatakan pemanfaatan bioetanol berpotensi menggantikan konsumsi bensin berbasis fosil hingga sekitar 10 persen. Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diiringi percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) serta peningkatan penggunaan transportasi umum.

"Jika hanya mengandalkan bioetanol, penggantiannya hanya sekitar 5 hingga 10 persen dari konsumsi bensin. Sementara jika jumlah kendaraan berbahan bakar fosil terus bertambah tanpa diimbangi kendaraan listrik maupun transportasi publik, maka sekitar 90 hingga 95 persen kebutuhan BBM tetap bergantung pada impor," ujar Putra kepada Antara di Jakarta, Minggu (19/7/2026).

• Baca juga:

  Prabowo Umumkan Indonesia Stop Impor Solar Mulai Juli 2026, Andalkan B50 dari Sawit

Diversifikasi Energi Jadi Langkah Strategis

Menurut Putra, meskipun belum mampu menghapus kebutuhan impor BBM sepenuhnya, penerapan E10 merupakan langkah penting dalam diversifikasi sumber energi nasional.

• Baca juga:

  Kesepakatan BBM dengan AS Ditinjau Ulang, Pemerintah Buka Opsi Penyesuaian

Semakin besar pemanfaatan bioetanol yang diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Lokasi Pabrik Harus Dekat Sumber Bahan Baku

• Baca juga:

  Pemerintah Pastikan B50 Aman untuk Kendaraan, Sudah Diuji Bertahun-tahun dan Tak Merusak Mesin

Dalam pengembangan industri bioetanol, Putra menilai pemerintah perlu mempertimbangkan lokasi pembangunan pabrik agar dekat dengan sumber bahan baku sehingga biaya logistik dapat ditekan.

Saat ini tetes tebu dan singkong menjadi bahan baku utama bioetanol. Karena itu, wilayah seperti Jawa Timur dan Lampung yang telah memiliki basis produksi dinilai layak menjadi prioritas pengembangan.

Sebaliknya, rencana ekspansi ke wilayah seperti Papua perlu dikaji secara hati-hati agar tidak memicu pembukaan lahan baru yang berpotensi menyebabkan deforestasi.

Produksi Nasional Masih Perlu Ditingkatkan

Keberhasilan implementasi E10 juga bergantung pada kemampuan Indonesia meningkatkan kapasitas produksi bioetanol.

Saat ini produksi nasional baru sekitar 70 ribu kiloliter, sementara kebutuhan diperkirakan mencapai 1,5 juta kiloliter. Peningkatan kapasitas tersebut harus dilakukan secara bertahap agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku tetap berkelanjutan tanpa mengganggu ketahanan pangan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sudah tersedia untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Investasi, Harga, dan Edukasi Jadi Penentu

Putra juga menekankan pentingnya kepastian investasi, skema pembiayaan, serta antisipasi terhadap fluktuasi harga bioetanol apabila biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan bensin konvensional.

Menurutnya, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan harus menjadi perhatian utama. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai karakteristik bensin campuran bioetanol yang memiliki kandungan energi sedikit lebih rendah sehingga konsumsi bahan bakarnya bisa sedikit lebih tinggi.

Ia menambahkan, sosialisasi yang masif dari pemerintah dan Pertamina, disertai harga yang kompetitif, akan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi program E10.