Kepala Bappenas: Gradasi El Nino Kini Berdampak Lebih Besar, Indonesia Harus Siapkan Aksi Dini

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa fenomena El Nino dan La Nina kini memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan beberapa dekade lalu. Menurutnya, perubahan gradasi kedua fenomena iklim tersebut menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui langkah-langkah strategis sejak dini.

Pernyataan itu disampaikan Rachmat dalam Dialog Nasional "Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat" yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

"El Nino dan La Nina bukanlah fenomena baru. Namun gradasinya dari tahun ke tahun semakin kuat dan dampaknya luar biasa besar," ujar Rachmat.

• Baca juga:

  Perlu Strategi Jitu Tingkatkan Produksi Sawit Hadapi El Nino

Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan semata. Kenaikan suhu global telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ketahanan pangan, ketersediaan air, energi, hingga kesehatan masyarakat.

Menurut Rachmat, isu perubahan iklim sebenarnya telah menjadi perhatian dunia selama lebih dari dua dekade. Sejumlah negara, termasuk India, telah lebih dahulu menyiapkan berbagai strategi adaptasi, seperti menghadapi ancaman kekeringan, banjir, penyebaran penyakit, hingga pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.

• Baca juga:

  NTT Menuju Swasembada Garam: Gubernur Laka Lena Gandeng Bappenas, KKP, dan K-Utech Kembangkan Industri Garam Terpadu

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan nasional, Bappenas menempatkan sektor pangan, energi, dan air sebagai prioritas utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Karena itu, ia menilai Indonesia tidak boleh lagi hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah perlu membangun sistem early action atau aksi dini yang terpadu, berbasis data ilmiah, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor.

• Baca juga:

  Belanja Iklim Pemerintah Capai Rp73,5 Triliun per Tahun, Kemenkeu: Swasta Harus Ikut Bergerak

"Kita harus memastikan bahwa respons yang kita bangun tidak lagi bersifat reaktif, melainkan aksi dini yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim. Dengan fondasi sains dan kerja sama lintas sektor, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, tetapi juga membuktikan ketangguhan Indonesia menghadapi dinamika iklim global," katanya dikutip Antara.

Rachmat juga menekankan pentingnya peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyediakan informasi iklim yang akurat. Menurutnya, data dan prediksi BMKG menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, energi, dan sumber daya air.

Secara khusus ia menyoroti pengelolaan air di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan curah hujan yang melimpah, Indonesia seharusnya mampu mengelola sumber daya air secara lebih efektif.

"Negara kepulauan seharusnya tidak perlu kekurangan air dan juga tidak perlu kelebihan air. Keduanya bisa kita atasi melalui manajemen yang baik. Namun semua itu sangat bergantung pada kesiapan BMKG," ujarnya.

Lebih lanjut, Rachmat menegaskan bahwa pengalaman menghadapi berbagai fenomena iklim di masa lalu harus menjadi pelajaran penting dalam menyusun kebijakan ke depan. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim juga berkaitan erat dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan pencapaian target net zero emission yang telah menjadi komitmen nasional.

Menurutnya, target pengurangan emisi menuju 2029 hingga pencapaian Net Zero Emission 2060 harus didukung dengan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim, sehingga Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan menghadapi krisis iklim global.