Dana Bencana BNPB Siap Digunakan untuk Tangani Bencana di NTT

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah disiapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembiayaan awal penanganan bencana akan menggunakan anggaran yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya menyebut BNPB masih memiliki dana yang dapat digunakan untuk merespons kebutuhan penanganan bencana di lapangan.

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (17/8/2026).

• Baca juga:

  Purbaya Tegaskan Dana Rp44 Miliar untuk Gempa NTT Bukan Anggaran Baru

Menurut dia, pemerintah memiliki mekanisme pembiayaan yang disiapkan secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada respons kedaruratan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Dana Siaga Disiapkan untuk Respons Bencana

• Baca juga:

  Purbaya Tegaskan Dana Rp44 Miliar untuk Gempa NTT Bukan Anggaran Baru

Purbaya menjelaskan, apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat dan anggaran BNPB tidak lagi mencukupi, pemerintah dapat menyesuaikan dukungan pembiayaan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki dana yang bersifat siaga atau on call untuk mendukung penanganan bencana. Dana tersebut disiapkan agar pemerintah dapat merespons kondisi darurat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang panjang.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tutur Purbaya dikutip Antara.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan dukungan pembiayaan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Pembangunan Fasilitas Umum Perlu Koordinasi

Selain penanganan keadaan darurat, pemerintah juga mulai mempersiapkan dukungan untuk tahap pemulihan dan rekonstruksi setelah bencana.

Purbaya mengatakan, pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan K/L-nya,” ujar Menkeu.

Koordinasi tersebut diperlukan agar kebutuhan pembangunan kembali fasilitas publik dapat ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan sekaligus disesuaikan dengan mekanisme penganggaran pemerintah.

Pemerintah Pastikan Pemulihan Tetap Berjalan

Dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan penanganan bencana di NTT dapat berlangsung secara berkelanjutan. Bukan hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga hingga proses pemulihan dan pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya akan berkoordinasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kementerian Keuangan memastikan aspek pembiayaan dapat mendukung langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak di NTT.

Dengan tersedianya dana siaga dan mekanisme dukungan anggaran lanjutan, pemerintah berharap kebutuhan penanganan bencana dapat dipenuhi secara cepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan penganggaran yang berlaku.