Trump Mulai PHK Ribuan Pegawai Federal di Tengah Penutupan Pemerintahan AS

WASHINGTON, ARAHKITA.COM – Pemerintahan Donald Trump resmi memulai gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai federal Amerika Serikat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Gedung Putih untuk menekan Partai Demokrat di tengah penutupan pemerintahan (government shutdown) yang masih berlangsung.

Direktur Kantor Manajemen Gedung Putih (OMB), Russell Vought, mengumumkan lewat akun X bahwa “pemutusan hubungan kerja telah dimulai”. Pernyataan itu segera dikonfirmasi oleh juru bicara OMB yang menyebut PHK kali ini berskala besar dan sudah menyentuh tujuh lembaga pemerintahan dengan total lebih dari 4.000 pekerja.

Trump sendiri telah lama menyuarakan keinginannya untuk memangkas jumlah pegawai federal demi efisiensi birokrasi. Kini, penutupan pemerintahan yang telah berlangsung lebih dari 10 hari dijadikan momentum untuk merealisasikan rencana tersebut.

• Baca juga:

  Wapres AS Peringatkan: Shutdown Pemerintah Bisa Picu PHK Massal

Gelombang PHK di Berbagai Departemen

Menurut dokumen pengadilan yang diajukan Departemen Kehakiman, PHK kali ini mencakup sejumlah instansi besar:

• Departemen Keuangan: sekitar 1.446 pegawai terkena dampak.
• Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS): antara 1.100–1.200 karyawan.
• Departemen Pendidikan dan Perumahan & Pembangunan Perkotaan (HUD): masing-masing sekitar 400 karyawan.
• Departemen Perdagangan, Energi, dan Keamanan Dalam Negeri: masing-masing memotong 176–315 posisi.

Bahkan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) juga dilaporkan telah mengeluarkan pemberitahuan PHK kepada 20–30 pegawai. Jumlah pasti korban pemangkasan di setiap lembaga masih bisa bertambah.

Serikat Pekerja Gugat Pemerintah

Langkah agresif pemerintahan Trump ini langsung mendapat penolakan dari dua serikat pekerja besar, Federasi Karyawan Pemerintah Amerika (AFGE) dan AFL-CIO.

Keduanya mengajukan gugatan ke pengadilan federal California Utara, menuding PHK massal ini melanggar hukum dan memanfaatkan penutupan pemerintahan sebagai alasan untuk “memecat ribuan pekerja yang menyediakan layanan vital bagi publik.”

Presiden AFGE Everett Kelley menyebut tindakan ini “memalukan dan berbahaya bagi stabilitas pelayanan publik.”Meski demikian, pengacara pemerintah berargumen bahwa langkah PHK diperlukan agar lembaga dapat “beroperasi lebih efisien” di tengah keterbatasan anggaran.

Penutupan Pemerintahan Terburuk dalam Sejarah AS

Dalam penutupan pemerintahan sebelumnya, pegawai yang dirumahkan biasanya akan kembali bekerja dan menerima gaji tertunggak. Namun kali ini, pemerintahan Trump memberi sinyal bahwa pembayaran gaji itu belum tentu dilakukan, membuat banyak pegawai khawatir akan kehilangan pendapatan permanen.

Sekitar 40% tenaga kerja federal, atau hampir 750.000 orang, kini terdampak cuti tanpa bayaran.Sementara itu, pekerja “penting” seperti aparat keamanan nasional tetap bekerja meski tanpa gaji sementara waktu.

Perang Politik di Balik Penutupan Pemerintahan

Kebuntuan anggaran ini berawal dari kegagalan Kongres mencapai kesepakatan pendanaan.Partai Demokrat menolak rancangan pengeluaran versi Partai Republik karena dianggap menghapus keringanan pajak kesehatan dan memotong dana Medicaid.

Sebaliknya, kubu Republik menuding Demokrat sengaja memperpanjang penutupan dan menimbulkan efek domino terhadap pelayanan publik.Senator Republik John Thune mengatakan, “Pada akhirnya Gedung Putih harus menentukan prioritas pendanaan di tengah kondisi seperti ini.”

Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, membalas dengan menuduh Trump menciptakan “kekacauan yang disengaja” untuk memaksakan kebijakan pemangkasan pegawai.

Pemotongan Besar-Besaran yang Sudah Lama Direncanakan

Pemangkasan tenaga kerja sebenarnya sudah menjadi agenda lama Russell Vought sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu sebagaimana dilansir bbc.com 

Melalui kombinasi pemecatan, cuti administratif, hingga pembelian jabatan, jumlah pegawai federal telah menurun sekitar 200.000 orang sejak September, menurut data Kemitraan untuk Layanan Publik.

Bahkan, laporan dari Challenger, Gray & Christmas menunjukkan bahwa tahun ini sektor pemerintahan telah mengumumkan hampir 300.000 PHK, dengan mayoritas berasal dari inisiatif penghematan yang sempat dikaitkan dengan Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge), program pemotongan biaya yang pernah dipimpin miliarder Elon Musk.

Trump juga menulis di platform Truth Social bahwa dirinya dan Vought tengah meninjau “badan-badan Demokrat yang dianggap tidak efisien” untuk menentukan apakah pemangkasan akan bersifat sementara atau permanen.

Krisis anggaran dan penutupan pemerintahan AS kini berubah menjadi ajang tarik-menarik politik antara Gedung Putih dan Kongres. Namun yang paling merasakan dampaknya adalah ribuan pegawai federal yang menghadapi ketidakpastian masa depan karier mereka.

Apabila PHK ini berlanjut, langkah tersebut akan menjadi salah satu pemangkasan terbesar dalam sejarah birokrasi federal Amerika Serikat.