Dino Patti Djalal: Dewan Perdamaian Bukan Jawaban Final, RI Harus Waspadai Manuver AS–Israel

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bisa dianggap sebagai solusi final untuk kemerdekaan Palestina. Menurutnya, inisiatif tersebut masih menyimpan banyak celah dan kepentingan politik yang berpotensi merugikan rakyat Palestina.

Dino menilai sikap Trump yang kerap berubah-ubah, ditambah posisi Israel yang sejak awal menolak gagasan negara Palestina, dapat menjadi hambatan serius bagi kerja Dewan Perdamaian. Jika tidak diantisipasi, badan itu justru bisa melenceng dari mandat Dewan Keamanan PBB yang seharusnya melindungi hak-hak Palestina.

Melalui unggahannya di platform X yang dipantau Sabtu (7/2/2026), mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI tersebut mendesak Indonesia untuk mengambil peran lebih tegas. Sebagai satu-satunya negara berpenduduk Muslim terbesar di Dewan Perdamaian, Indonesia dinilai punya tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga arah kebijakan agar tidak dikendalikan oleh agenda AS–Israel.

• Baca juga:

  Serangan AS ke Venezuela Dinilai Tanda Bahaya, Dino Patti: Dunia Masuk Era Hukum Rimba

“Karena RI sudah terlanjur masuk BoP, kita wajib mewaspadai perilaku Trump dan agenda Israel yang ingin membungkam Palestina. Indonesia juga harus selalu menyimpan opsi untuk keluar bila arah organisasi ini merugikan,” tulis Dino.

Pendekatan Realistis, tapi Penuh Risiko

• Baca juga:

  Sekutu Eropa Menjauh dari Dewan Perdamaian Trump, KTT Washington Dibayangi Skeptisisme Global

Dino mengakui, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bisa dipahami sebagai langkah realistis. Hingga saat ini, BoP dan Rencana 20 Poin Trump memang menjadi satu-satunya kesepakatan internasional yang berhasil membuka jalan gencatan senjata dan pemulihan Gaza.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung bersama tujuh negara Muslim lain juga dianggap sebagai langkah strategis. Terlebih, inisiatif tersebut telah mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB serta sejumlah negara Arab, sementara belum ada tawaran alternatif dari Uni Eropa, Rusia, maupun China.

• Baca juga:

  Tujuh Negara Mayoritas Muslim Gabung ‘Dewan Perdamaian Trump‘, Fokus Gencatan Senjata Gaza dan Rekonstruksi

“Ini bukan berarti BoP adalah solusi terbaik, apalagi permanen. Hanya saja, untuk saat ini memang belum ada upaya lain yang lebih konkret,” ujar Dino, sembari tetap menegaskan keraguannya dikutip Antara.

Ada Celah Harapan di Resolusi PBB

Di tengah skeptisisme itu, Dino melihat secercah peluang pada butir kedua Resolusi DK PBB 2803 yang menjadi landasan hukum Dewan Perdamaian. Pasal tersebut menegaskan jaminan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri—sebuah prinsip yang bisa menjadi pintu menuju negara merdeka.

Karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia konsisten menggelorakan isu Palestina, baik di dalam forum Dewan Perdamaian maupun di panggung internasional lainnya. Tanpa tekanan diplomatik yang kuat, langkah Israel menolak kemerdekaan Palestina dikhawatirkan akan semakin leluasa.

Sebelumnya, pada 23 Januari lalu, Dino juga sempat menyuarakan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza bisa berubah menjadi “kedok” bagi proyek ekonomi Trump di wilayah tersebut. Ia mendesak Jakarta agar tidak sekadar menjadi peserta pasif, melainkan berani menegaskan garis merah demi melindungi kepentingan Palestina.

“Indonesia harus hadir dengan posisi jelas: kemerdekaan Palestina tidak boleh ditukar dengan kepentingan politik siapa pun,” tegasnya.