Dewan Perdamaian Trump Janjikan Bantuan Gaza Rp100 Triliun Lebih, Rekonstruksi Masih Terganjal Pelucutan Senjata

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Upaya internasional untuk memulihkan Gaza kembali mengemuka. Sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump menjanjikan lebih dari US$7 miliar atau setara Rp100 triliun untuk paket bantuan dan rekonstruksi wilayah tersebut. Angka ini muncul di tengah estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut kerusakan Gaza telah menembus US$70 miliar.

Pengumuman itu disampaikan Trump dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington. Namun sejak awal, inisiatif ini menuai sorotan. Sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat seperti Inggris, Prancis, Kanada, dan Jerman memilih tidak bergabung karena khawatir dewan tersebut akan menggeser peran PBB dalam penyelesaian konflik Israel–Palestina.

Rekonstruksi Bersyarat Demiliterisasi

• Baca juga:

  Malaysia Bakal Bawa Kasus Aktivis Flotilla Gaza ke ICJ, Israel Dituding Langgar Hukum Internasional

Trump menegaskan bahwa fase lanjutan gencatan senjata Gaza—yang dimediasi AS—mengarah pada dua agenda besar: pelucutan senjata Hamas dan pembangunan kembali Gaza. Ia bahkan menyatakan optimisme bahwa Hamas “tampaknya” akan melucuti senjata.

Namun di lapangan, pernyataan itu dipertanyakan. Warga Gaza justru menilai Hamas masih memperkuat kendali di wilayah tersebut, tanpa tanda-tanda nyata menuju demiliterisasi.

• Baca juga:

  Sekutu Eropa Menjauh dari Dewan Perdamaian Trump, KTT Washington Dibayangi Skeptisisme Global

Nada serupa disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menegaskan Israel hanya akan menyetujui rekonstruksi Gaza setelah wilayah itu sepenuhnya didemiliterisasi, sesuai kesepakatan dengan AS.

Luka Perang yang Belum Sembuh

• Baca juga:

  Trump Undang Rusia Masuk Dewan Perdamaian, Putin Siap Transfer US$1 Miliar

Konflik ini berakar dari serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran ke Gaza. Otoritas kesehatan setempat menyebut korban tewas di Gaza telah melampaui 72.000 jiwa, sementara ekonomi dan infrastruktur wilayah itu nyaris lumpuh total.

PBB menaksir, kerusakan fisik—mulai dari rumah, rumah sakit, hingga jaringan utilitas—mencapai US$70 miliar, menjadikan rekonstruksi Gaza sebagai salah satu proyek kemanusiaan terbesar dan paling kompleks saat ini.

Dana Mengalir, Politik Menyusul

Dalam pertemuan tersebut, Trump mengumumkan kontribusi dari Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Ia menyebut “setiap dolar adalah investasi bagi stabilitas”. Selain itu, PBB disebut akan menyalurkan US$2 miliar bantuan kemanusiaan, sementara FIFA berencana menggalang US$75 juta untuk proyek sosial berbasis sepak bola di Gaza.

Untuk aspek keamanan, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengungkap proses rekrutmen polisi transisi Palestina telah dimulai dan langsung dibanjiri ribuan pendaftar. Meski begitu, Israel dan AS menolak jika pasukan ini berasal dari struktur keamanan Hamas atau sepenuhnya dari Otoritas Palestina di Tepi Barat. Artinya, sistem keamanan Gaza harus dibangun hampir dari nol—sebuah pekerjaan raksasa dilaporkan dan dikutip dari BBC.

Tantangan Terbesar: Kepercayaan Publik

Rencana AS juga mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja bersama Israel dan Mesir untuk mengamankan perbatasan serta memastikan pelucutan senjata kelompok bersenjata. Namun Mladenov mengingatkan, sejauh ini tidak ada bukti kuat bahwa skema tersebut mampu memaksa Hamas menyerahkan senjatanya.

Tanpa pasukan keamanan yang legitimate dan didukung luas oleh warga Palestina, semua rencana—mulai dari rekonstruksi hingga tata kelola baru Gaza—berpotensi mandek.

Di sinilah letak dilema besar Dewan Perdamaian Trump. Pendekatan “tidak konvensional” yang menggabungkan diplomasi, dana investor, dan visi pembangunan ala proyek properti dianggap segar oleh pendukungnya. Namun bagi para pengkritik, tanpa solusi politik yang inklusif dan kepercayaan publik Palestina, Gaza berisiko tetap terbelah: sebagian di bawah pendudukan Israel, sebagian lain di bawah kendali Hamas—dan masa depan negara Palestina pun semakin jauh dari kenyataan.