Min Aung Hlaing Resmi Jadi Presiden Myanmar, Konsolidasi Kekuasaan Militer Makin Kuat

TOKYO, ARAHKITA.COM – Peta kekuasaan di Myanmar kembali menegaskan satu hal: militer masih menjadi aktor utama. Pada Jumat (3/4/2026), parlemen Myanmar resmi memilih pemimpin junta, Min Aung Hlaing, sebagai presiden dalam pemerintahan baru yang didukung militer.

Keputusan ini sebenarnya tidak mengejutkan. Sejak lama, banyak pihak telah memprediksi bahwa mantan panglima angkatan bersenjata tersebut akan tetap memegang kendali negara, meski dengan wajah pemerintahan yang disebut “semi-sipil”.

Transisi yang Dipertanyakan

• Baca juga:

  Myanmar Tetapkan Status Darurat di 60 Kota, Militer Ambil Alih Kendali

Pemungutan suara parlemen ini disebut sebagai tahap akhir transisi dari pemerintahan junta menuju sistem semi-sipil. Namun, bagi banyak pengamat, proses ini lebih terlihat sebagai formalitas untuk melegitimasi kekuasaan yang sudah lebih dulu dipegang militer sejak kudeta 2021.

Dalam sidang gabungan legislatif di Naypyidaw, Min Aung Hlaing meraih 429 dari 586 suara, termasuk dari perwakilan militer yang tidak dipilih melalui pemilu.

• Baca juga:

  AS Jatuhkan Sanksi pada Junta Militer Myanmar serta Bisnisnya

Menariknya, ia baru saja mundur dari jabatan panglima tertinggi beberapa hari sebelumnya. Langkah ini diambil untuk memenuhi ketentuan dalam Konstitusi Myanmar 2008 yang melarang pejabat aktif, termasuk panglima militer, menjabat sebagai presiden.

Lingkar Kekuasaan yang Sama

• Baca juga:

  Myanmar Tetapkan Status Darurat di 60 Kota, Militer Ambil Alih Kendali

Sementara itu, posisi wakil presiden juga tetap berada di lingkaran yang dekat dengan militer.

Nyo Saw, tokoh kepercayaan Min Aung Hlaing dan mantan pejabat tinggi junta, terpilih sebagai wakil presiden pertama. Ia sebelumnya maju melalui Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), partai yang dikenal dekat dengan militer.

Wakil presiden kedua diisi oleh Nan Ni Ni Aye, anggota parlemen dari negara bagian Kayin yang relatif kurang dikenal.Komposisi ini semakin mempertegas dominasi militer dalam struktur pemerintahan Myanmar saat ini.

Parlemen Didominasi Militer

Kekuatan militer dalam parlemen tidak bisa dianggap remeh. Sekitar 86 persen kursi parlemen dikuasai oleh anggota USDP dan perwakilan militer.

Pemilu yang menghasilkan komposisi tersebut sebelumnya menuai kritik luas. Oposisi dan sejumlah negara Barat menyebutnya sebagai “sandiwara politik”, terutama karena berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih berkecamuk di berbagai wilayah Myanmar.

Di sisi lain, tokoh sipil utama Myanmar, Aung San Suu Kyi, hingga kini masih ditahan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.

Partai yang ia pimpin, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), bahkan telah dibubarkan oleh junta.

Konsolidasi Kekuasaan Berlanjut

Langkah Min Aung Hlaing menjadi presiden dinilai sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan jangka panjang. Ia sebelumnya juga telah menunjuk Jenderal Ye Win Oo sebagai panglima militer yang baru—figur yang dikenal berperan dalam penangkapan Suu Kyi saat kudeta berlangsung dikutip Antara.

Pemerintahan baru dijadwalkan segera dibentuk dalam waktu dekat. Min Aung Hlaing juga akan meminta persetujuan parlemen untuk secara resmi menjalankan kekuasaan penuh mulai 10 April 2026.

Myanmar dan Bayang-Bayang Militer

Sejarah Myanmar menunjukkan bahwa militer bukanlah pemain baru dalam politik negara tersebut. Sejak 1962, militer telah menjadi kekuatan dominan, dengan hanya satu periode pemerintahan sipil yang relatif terbuka antara 2016 hingga 2021 di bawah kepemimpinan Suu Kyi.

Kini, dengan Min Aung Hlaing sebagai presiden, banyak pihak menilai Myanmar kembali memasuki fase di mana demokrasi berada di bawah bayang-bayang kuat militer.