Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR Soroti Ekonomi, BBM, dan Komunikasi Pemerintah di Tengah Tekanan Global

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Situasi global yang penuh tekanan kembali menjadi sorotan. Dalam suasana hangat halalbihalal, Forum Kebangsaan pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah—mulai dari isu ekonomi, kenaikan harga BBM, hingga gaya komunikasi publik yang dinilai perlu diperbaiki.

Pertemuan yang digelar bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ini bukan sekadar ajang silaturahmi. Di baliknya, ada kegelisahan bersama tentang arah kebijakan di tengah gejolak geopolitik yang kian tidak menentu.

Masalah Bukan Sekadar Kebijakan, tapi Cara Mengelolanya

• Baca juga:

  Bloomberg Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tetap Stabil pada 2026

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa persoalan utama yang kerap muncul bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi pada bagaimana kebijakan itu dikelola dan dikomunikasikan kepada publik.

Menurutnya, lemahnya komunikasi pemerintah sering kali memperbesar resistensi masyarakat. Padahal, di tengah tekanan ekonomi global, stabilitas sosial menjadi kunci utama.

• Baca juga:

  Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR Soroti Ekonomi, BBM, dan Komunikasi Pemerintah di Tengah Tekanan Global

Ia juga menyoroti pentingnya peran kolektif para tokoh bangsa untuk menciptakan suasana kondusif, agar masyarakat tetap tenang dan mendukung langkah pemerintah menghadapi efek domino ekonomi, termasuk risiko inflationary shock.

Ancaman BBM dan Efek Berantai ke Ekonomi

• Baca juga:

  PMKRI Kupas Arah Ekonomi Dunia, Isu BOP hingga Program MBG Jadi Sorotan

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian serius. Bukan tanpa alasan—kenaikan BBM selalu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Mulai dari ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga daya beli masyarakat, semuanya ikut terdorong naik.

Data dari Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada Maret 2026 mencapai 3,48 persen. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa setiap kenaikan BBM hampir selalu memicu lonjakan inflasi jangka pendek.

Bamsoet mengingatkan, efek berantai ini tidak bisa dianggap remeh. Ketika harga energi naik, biaya logistik ikut meningkat, harga barang terdorong naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat melemah.

Industri Lokal Terdesak, Impor Harus Dikendalikan

Selain BBM, derasnya arus barang impor juga menjadi sorotan. Beberapa tokoh menilai industri dalam negeri semakin tertekan dan membutuhkan perlindungan yang lebih konkret.

Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menegaskan pentingnya pembatasan impor agar pelaku industri lokal tidak gulung tikar di tengah persaingan global yang ketat.

Komunikasi Pemerintah Jadi Kunci

Salah satu kritik yang paling mengemuka adalah soal gaya komunikasi pemerintah.

Marzuki Alie menilai komunikasi publik harus disampaikan dengan cara yang lebih tenang, jelas, dan mudah dipahami.

Di sisi lain, Amir Uskara mengingatkan bahwa soliditas komunikasi di dalam kabinet juga penting, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial yang bergerak cepat.

Tanpa komunikasi yang solid, kebijakan yang baik sekalipun berisiko menimbulkan kegaduhan.

Waspada Gesekan Sosial dan Pentingnya Check and Balance

Dari perspektif politik, Priyo Budi Santoso mengingatkan potensi gesekan sosial jika aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik.Sementara itu, Azis Syamsuddin menekankan pentingnya fungsi check and balance dalam sistem demokrasi agar kebijakan tetap berada di jalur yang benar dan mendapat legitimasi publik.

Oesman Sapta Odang juga menambahkan bahwa ruang dialog terbuka sangat dibutuhkan agar kritik dapat sampai kepada pemerintah secara utuh.

Peran Tim dan Tantangan Era Digital

Dalam konteks kepemimpinan nasional, Fahri Hamzah melihat peluang besar bagi Presiden dalam menghadapi tantangan global—dengan catatan didukung oleh tim yang solid dan adaptif.

Ia juga menyoroti tantangan baru dari algoritma media sosial yang mampu membentuk persepsi publik secara masif. Karena itu, penguatan regulasi satu data dan penyebaran informasi akurat menjadi sangat krusial.

Pemerintah Klaim Terbuka dan Terus Berbenah

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan terus melakukan pembenahan kebijakan dikutip Antara.

Beberapa fokus utama antara lain menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menyalurkan bantuan sosial, serta memastikan ketahanan pangan berjalan efektif dengan dukungan lintas sektor, termasuk TNI dan Polri.

Ia juga menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar kebijakan benar-benar berdampak nyata di masyarakat.