-
-
-
Loading
Loading
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kiri). (Divhumas Polri)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, tata kelola APBD yang tepat akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengelola pendapatan dan belanja secara optimal tanpa membebani masyarakat.
“Pendapatan ini di antaranya harus bisa mencapai target 100 persen, kalau bisa lebih. Tapi jangan sampai kemudian mencari sumber pendapatan yang memberatkan masyarakat. Artinya, harus kreatif dan inovatif,” ujar Tito Karnavian, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah agar menggali potensi pendapatan secara maksimal, termasuk dengan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Tito, BUMD harus mampu menjadi motor tambahan pemasukan daerah. Dengan manajemen yang profesional dan inovatif, BUMD diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah tanpa perlu menaikkan pajak secara berlebihan.
Dalam forum Rapim Polri tersebut, Tito secara khusus meminta dukungan institusi kepolisian untuk ikut mengawal kebijakan ekonomi daerah. Ia mengingatkan agar kebijakan fiskal yang diambil kepala daerah tidak memicu gejolak sosial.
“Dalam konteks ini saya memohon bantuan kepada Polri bersama-sama pemerintah daerah untuk membuat langkah-langkah kreatif sekaligus ikut membantu mengawasi. Jangan sampai nanti ada kepala daerah membuat kebijakan menaikkan pajak, lalu timbul gejolak keamanan dan akhirnya teman-teman Polri yang harus menjadi pemadam kebakaran,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan penting agar setiap kebijakan ekonomi tetap menjaga stabilitas sosial dan keamanan.
Selain pengelolaan APBD, Tito juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi di daerah. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan survei, isu biaya hidup menjadi perhatian utama masyarakat saat ini.
“Itu sangat berpengaruh pada harga barang dan jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya,” tegasnya.
Tito menilai Polri memiliki jaringan luas hingga ke daerah serta dukungan intelijen ekonomi yang dapat membantu memantau pergerakan harga dan distribusi barang. Dengan koordinasi yang baik, stabilitas harga dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap aman.
“Kalau harga barang dan jasa terkendali, tersedia dan terjangkau, masyarakat akan lebih tenang. Dampaknya, keamanan juga akan lebih stabil. Itu yang saya mohonkan dukungan kepada Bapak Kapolri dan jajaran,” ujarnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap pengelolaan APBD yang sehat, inflasi yang terkendali, dan stabilitas keamanan dapat berjalan beriringan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
