Boni Hargens: PRESISI Jadi Arah Baru Reformasi Budaya Kerja Polri

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pengamat politik senior Boni Hargens menilai konsep Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) menjadi pendorong penting dalam transformasi kinerja dan budaya kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menurut Boni, visi yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut merupakan rancangan perubahan besar yang disesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis.

“Visi PRESISI Polri merupakan desain besar perubahan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan realitas tantangan kontemporer,” kata Boni dalam peluncuran buku di Jakarta, Rabu (24/6/2026), sebagaimana keterangan yang diterima Kamis (25/6/2026).

• Baca juga:

  Mendagri Tito Hadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor

Ia menjelaskan, konsep PRESISI lahir di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus dorongan reformasi yang terus berkembang.

Boni menilai, PRESISI menjadi arah kebijakan sekaligus budaya kerja baru Polri modern yang bertumpu pada tiga nilai utama, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

• Baca juga:

  Boni Hargens: Polri yang Dipercaya Publik Menjadi Fondasi Demokrasi Berkualitas

Pada aspek prediktif, Polri disebut memanfaatkan analisis data dan teknologi informasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini. Dengan pendekatan ini, kepolisian diharapkan mampu bertindak sebelum masalah berkembang.

“Polri hadir sebelum masalah berkembang,” ujarnya.

• Baca juga:

  Boni Hargens Apresiasi Kebijakan Kapolri Buka Ruang ASN di Polri

Sementara itu, aspek responsibilitas dimaknai sebagai kemampuan Polri menjalankan tugas secara cepat, efektif, dan tepat sasaran, dengan pendekatan humanis serta tanggung jawab penuh atas setiap tindakan.

Adapun transparansi berkeadilan menjadi prinsip penting dalam memastikan akuntabilitas hukum, memperkuat kepercayaan publik, dan menjamin proses penegakan hukum yang adil.

Boni juga menyoroti bahwa transformasi Polri melalui PRESISI tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mencakup penguatan organisasi, operasional, pelayanan publik, serta sistem pengawasan internal.

“Empat pilar utama itulah yang menjadi landasan perubahan institusi Polri secara menyeluruh, terstruktur, dan saling menguatkan,” tutupnya.