Bukan Sekadar Pecat Kalapas, Advokat Ini Minta Sistem Pengawasan Lapas Dievaluasi

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemecatan kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) menyusul terungkapnya fasilitas mewah di dalam lapas dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Praktisi hukum dan advokat Wildan Ansori Nasution, S.H., M.H., mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemasyarakatan.

Menurut Wildan, sanksi terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab memang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana fasilitas tersebut dapat muncul dan digunakan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Karena itu, kasus tersebut menurutnya harus menjadi momentum untuk melihat kembali mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan.

• Baca juga:

  Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Kalapas Dicopot dan 16 Pegawai Disanksi

“Pemecatan Kalapas harus menjadi momentum evaluasi total sistem pemasyarakatan. Jangan sampai persoalan fasilitas mewah hanya berhenti pada pergantian pejabat atau pemecatan saja, tetapi tidak menyentuh atau memutus akar persoalan, termasuk pengawasan dan potensi perlakuan istimewa terhadap warga binaan,” ujar Wildan dalam pernyataan yang disampaikan ke media ini, Selasa (6/10/2026).

Bagaimana Fasilitas Mewah Bisa Muncul?

• Baca juga:

  Lapas Overkapasitas Jadi Pemicu Kerusuhan, Kriminolog UI Dorong Pidana Alternatif

Wildan menilai, keberadaan fasilitas yang tidak semestinya di dalam lapas perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang menjabat sebagai Kalapas ketika persoalan tersebut terungkap, tetapi juga bagaimana sistem pengawasan memungkinkan fasilitas tersebut tersedia.

• Baca juga:

  KPK Ungkap Dugaan Pemerasan TKA Melibatkan Kemenaker hingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Menurut dia, pemeriksaan perlu dilakukan secara transparan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan maupun pemberian akses terhadap fasilitas tersebut.

“Kalau memang ditemukan adanya perlakuan khusus atau fasilitas yang tidak semestinya, harus ada pemeriksaan atau evaluasi total yang transparan,” tegasnya.

Wildan menambahkan, evaluasi juga perlu melihat apakah seluruh prosedur pengawasan telah dijalankan secara efektif.

Dengan demikian, pembenahan tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi menyentuh sistem yang memungkinkan terjadinya persoalan tersebut.

Jangan Ada Perlakuan Khusus bagi Warga Binaan

Selain aspek pengawasan, Wildan menyoroti pentingnya prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut dia, setiap warga binaan harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan adil sesuai dengan ketentuan hukum.

Perbedaan kemampuan ekonomi, status sosial, jabatan atau latar belakang seseorang tidak seharusnya menjadi dasar untuk mendapatkan perlakuan khusus di dalam lapas.

“Setiap warga binaan di lapas harus mendapatkan perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kemampuan ekonomi atau status jabatan maupun sosial tertentu,” katanya.

Prinsip tersebut, menurut Wildan, penting untuk menjaga agar lembaga pemasyarakatan tetap menjalankan fungsi pembinaan secara adil.

Jika terdapat warga binaan yang memperoleh fasilitas atau perlakuan berbeda di luar ketentuan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai kesetaraan dalam sistem pemasyarakatan.

Pengawasan Harus Berjalan dari Hulu hingga Hilir

Wildan berharap evaluasi terhadap kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mekanisme pengawasan hingga rantai pertanggungjawaban.

Pengawasan, kata dia, tidak boleh hanya dilakukan ketika sebuah persoalan sudah menjadi perhatian publik.

Sistem pengawasan harus mampu mencegah sejak awal munculnya fasilitas atau perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada efektivitas pengawasan internal dan bagaimana setiap aturan diterapkan dalam praktik.

Menurut Wildan, langkah tersebut penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi di lembaga pemasyarakatan lainnya.

Jangan Sampai Muncul Persepsi “Lapas Kelas Khusus”

Wildan juga berharap kasus fasilitas mewah tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan di seluruh lapas.

Ia mengingatkan agar tidak muncul persepsi di masyarakat mengenai adanya tempat atau perlakuan khusus bagi warga binaan tertentu.

“Jangan sampai praktik yang terjadi menimbulkan persepsi adanya ‘lapas kelas khusus bagi warga binaan tertentu’,” ujarnya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan akan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan aturan.

Pemecatan Kalapas, lanjutnya, seharusnya menjadi awal pembenahan, bukan akhir dari penyelesaian persoalan.

Dengan evaluasi yang transparan dan menyeluruh, kasus fasilitas mewah di lapas dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memastikan perlakuan yang nondiskriminatif, serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan.