-
-
-
Loading
Loading
Ketua KPU, Arief Budiman (Net)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Dalam hitungan dua bulan ke depan, Indonesia bakal menggelar Pemilu Presiden-Wakil Presiden dan Legislatif. Beragam kegiatan untuk mendukung pemilihan yang transparan dan fair dengan cara-cara bernas, telah dilakukan. Inisiatif masyarakat pun, dinilai Komisi Pemilihan Umum sangat positif. “Ini merupakan hal penting dalam proses pemilu kita, karena tuntutan publik terhadap proses pemilu yang semakin baik itu demikian besar. Bukan hanya tuntutan supaya pemilu berjalan baik tetapi tuntutan nanti siapa yang akan terpilih itu juga harus orang-orang terbaik,” papar Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta Kemarin.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan penyelenggaran Pemilu yang jujur dan adil, harus terus dibangun. Ia pun menuturkan, ada empa aspek yang menunjukan bahwa Pemilu terselenggara secara transparan. Yakni dari sisi penyelenggara, proses, hasil, dan peserta Pemilu itu sendiri. “Kepercayaan tersebut timbul kalau kita terbuka terhadap semua hal. Bila transparansi terus didorong dan dijalankan, maka akan muncul integritas (kepercayaan),” ungkap Arief.
KPU, lanjutnya, sejak tahap awal sudah melakukannya dengan cara yang transparansi lewat media online. Dimulai saat proses penetapan regulasi KPU melibatkan publik. Dan menguploadnya di laman KPU sehingga bisa diakses. Dengan demikian, publik bisa lihat profil partai, berapa anggota partai, pengurus partai lengkap atau tidak, serta semua syarat-syarat partai sudah dipenuhi atau tidak. KPU juga mendata data pemilih yang dibuka secara transparan semua orang bisa membukanya. Bukan hanya nama pemilih tetapi masyarakat juga bisa mengecek langsung lokasi TPS yang bersangkutan.
KPU juga berkomitmen, akan mempublikasikan hasil perhitungan rekapitulasi dan penetapan calon. “Semua orang bisa mengontrol apabila ada yang nakal dengan hasil perhitungan suara sehingga masyarakat bisa komplain kepada KPU bila ada kejanggalan yang ditemui,” tandas Arief.
Berdasarkan pengalaman dari pemilu 2014 Pilkada 2015, 2017, 2018 seluruh tahapan pemilu ada ada ‘serangan’ atau gangguan. “Dan penyerang yang paling banyak terjadi pada saat perhitungan suara,” ungkapnya. Meski demikian, pihaknya tetap menyiarkan informasi secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelengara pemilu, proses pemilu dan hasil pemilu.
Baca juga:
KPU Usul UU Pemilu dan UU Pilkada DisatukanTerkait laporan BPN Pabowo-Sandi ke Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tentang hak atas tanah pada saat debat dan penyerangan secara personal, Arief mengatakan KPU menunggu pemeriksaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.
