Pendanaan Bencana dan Beban APBD: Mengapa Daerah Terus Kewalahan?

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Di balik banjir dan longsor yang berulang, ada persoalan lain yang tak kalah krusial: pendanaan bencana. Banyak pemerintah daerah kewalahan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus terkuras untuk perbaikan darurat, sementara akar masalah tak pernah benar-benar disentuh.

Sepanjang 2025, sejumlah daerah harus melakukan realokasi anggaran secara berulang—dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik—demi menutup biaya tanggap darurat dan rehabilitasi infrastruktur. Pola ini menimbulkan satu paradoks: semakin sering bencana terjadi, semakin sempit ruang fiskal daerah untuk pembangunan jangka panjang.

Isu ini mengemuka dalam diskusi Hutan Kita, Ibu Kita yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP), Senin (22/12/2025). Para pembicara menilai, kebijakan fiskal daerah saat ini lebih berfungsi sebagai “pemadam kebakaran” ketimbang alat pencegahan risiko.

• Baca juga:

  Izin Dinilai Mengabaikan Pengetahuan Lokal, Risiko Bencana Kian Membesar

APBD Terjepit antara Darurat dan Pembangunan

Setiap kali bencana datang, pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit: menunda program prioritas atau membiarkan warga tanpa perlindungan memadai. Dalam praktiknya, APBD kerap dipaksa menutup biaya darurat—perbaikan jalan putus, jembatan ambruk, hingga bantuan sosial sementara.

Masalahnya, anggaran bencana di APBD umumnya bersifat reaktif, bukan preventif. Dana siap pakai terbatas, sementara alokasi untuk mitigasi dan pencegahan risiko relatif kecil. Akibatnya, daerah masuk ke siklus yang sama: rusak–perbaiki–rusak kembali.

Kondisi ini paling terasa di wilayah yang ruang hidupnya telah terdesak oleh izin-izin pemanfaatan lahan. Ketika tata ruang rapuh, bencana menjadi lebih sering, dan biaya pemulihan membengkak.

Biaya Bencana Disubsidi Rakyat

Beban fiskal bencana sejatinya tidak berhenti di angka-angka APBD. Ketika anggaran daerah tersedot, dampaknya langsung dirasakan warga: kualitas layanan publik menurun, proyek sosial tertunda, dan peluang ekonomi menyempit.

Dalam diskusi JustCOP, para pegiat menilai bahwa rakyat pada akhirnya “mensubsidi” bencana—melalui layanan yang dikurangi, pajak daerah yang tak berbanding lurus dengan manfaat, serta pemulihan yang berjalan lambat. Ironisnya, kelompok yang paling terdampak bencana justru memiliki daya tawar fiskal paling lemah.

Izin Investasi Untung, Daerah Menanggung Risiko

Nada kritik menguat ketika membahas relasi antara kebijakan perizinan dan fiskal daerah. Banyak izin pemanfaatan ruang memberi keuntungan ekonomi jangka pendek—baik bagi investor maupun penerimaan pusat—namun biaya ekologis dan sosialnya ditanggung daerah.

Ketika banjir bandang atau longsor terjadi di sekitar wilayah berizin, APBD setempat yang pertama kali bekerja. Skema “keuntungan dipusatkan, risiko didesentralisasikan” ini membuat daerah berada pada posisi yang tidak adil.

Para pembicara menilai, tanpa mekanisme internalisasi biaya lingkungan—misalnya kewajiban pendanaan mitigasi dari pemegang izin—APBD akan terus menjadi korban kebijakan yang timpang.

Dari Anggaran Darurat ke Anggaran Pencegahan

Bencana berulang semestinya memaksa perubahan paradigma fiskal. Anggaran tidak lagi hanya disiapkan untuk merespons kerusakan, tetapi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ini mencakup perlindungan wilayah hulu, penguatan peran masyarakat lokal, serta peninjauan ulang izin di kawasan rawan.

Tanpa perubahan tersebut, daerah akan terus berlari di tempat—menghabiskan APBD untuk menutup lubang yang sama setiap tahun. Pada titik ini, bencana bukan hanya persoalan alam, melainkan kegagalan kebijakan fiskal membaca risiko ekologis.

Menatap tahun-tahun mendatang, pertanyaannya kian tajam: sampai kapan APBD daerah dipaksa menanggung beban dari kebijakan yang tidak mereka tentukan?