-
-
-
Loading
Loading
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang. (Pars Today)
BEIJING, ARAHKITA.COM - Tiongkok menyatakan penyesalan pada Rabu (20/6/2018) atas keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dengan media negara menyatakan citra AS sebagai pembela HAM "berada di ujung keruntuhan".
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari keanggotan di dewan tersebut pada Selasa atas apa yang dia katakan bias yang kronis terhadap Israel dan perlunya dewan itu direformasi.
Kelompok-kelompok HAM telah mengeritik keputusan tersebut karena mengirim sebuah pesan bahwa AS berubah dan menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran HAM di seluruh dunia.
"Tiongkok menyatakan penyesalan atas keputusan AS untuk mundur dari Dewan HAM PBB," kata Geng Shuang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam taklimat reguler.
"Tiongkok akan terus bekerja dengan semua pihak, untuk memberikan sumbangannya bagi pengembangan HAM yang sehat di seluruh dunia melalui dialog konstruktif dan kerja sama," kata dia sebagaimana dilansir Antara dari Reuters.
Ketika ditanya soal kritik AS terhadap rekor HAM Tiongkok, Geng mengatakan AS menapikan fakta-fakta dan bahwa siapapun tanpa prasangka dapat melihat banyak kemajuan yang Tiongkok telah capai mengenai HAM.
Publikasi resmi komisi anti korupsi Tiongkok menyebutkan dalam sebuah komentar pada Rabu, keputusan AS untuk keluar dari dewan tersebut "telah membuat citra yang dibanggakan rakyat Amerika sebagai pembela HAM berada di ujung keruntuhan".
Pemisahan keluarga-keluarga immigran di perbatasan AS-Meksiko menunjukkan kemunafikan AS dan bahwa negara itu "tidak dapat dan seharusnya tidak" mengecam rekor HAM negara-negara lain, katanya.
Soal HAM telah lama menjadi sumber ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu, khususnya sejak tahun 1989, ketika AS memberlakukan sanksi-sanksi atas Tiongkok setelah peumpasan beradarh atas para pengunjuk rasa pro-demokrasi di sekitar Alun-alun Tiananmen Beijing.
Tiongkok sering menolak kritik terhadap rekor HAM-nya dan menunjuk kepada keberhasilannya dalam menaikkan taraf hidup jutaan rakyatnya dari kemiskinan.
Tetapi Partai Komunis China yang berkuasa tak membiarkan perbedaan padangan politik dan sejak Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan, puluhan pengacara HAM dan pegiat telah ditangkap atau dipenjarakan dalam penumpasan yang para pegiat katakan lebih buruk daripada beberapa dekade sebelumnya.
Beijing juga mengeluarkan laporan tahunannya yang mengecam AS atas masalah-masalah HAM-nya, dengan menyebut berbagai isu antara lain rasisme, standar politik dan kekerasan dengan penggunaan senjata.
Baca juga: Bias Kronis Israel, AS Keluar dari Dewan HAM PBB
Indonesia Sayangkan
Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB.
"Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM," sebut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI di laman resminya, Jakarta, Rabu (20/6/2018).
Lebih penting, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.
Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Selasa (19/6/2018), dan mengecam kemunafikan anggotanya dengan dugaan 'prasangka tiada akhir' terhadap Israel.
Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley datang ke Washington untuk mengumumkan keputusan itu bersama Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Keduanya menegaskan AS akan tetap menjadi pembela utama HAM, tetapi, bagi banyak pihak, keputusan tersebut akan merefleksikan permusuhan Presiden Donald Trump secara umum terhadap badan dunia itu dan terhadap diplomasi multilateral pada umumnya.
Pengumuman tersebut disampaikan setelah Badan HAM PBB mengkritik Washington karena memisahkan imigran anak dari orangtua mereka yang mencari suaka setelah menyeberang ke AS dari Meksiko.
