Komisi VII DPR Dalami KEK Kura Kura Bali, Tekankan Dampak Nyata bagi Masyarakat

DENPASAR, ARAHKITA.COM – Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kini menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi VII turun langsung untuk memastikan proyek pariwisata ini tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Evita Nursanty ini bertujuan menggali lebih dalam arah pengembangan kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID). DPR ingin melihat secara langsung visi besar di balik proyek ini, sekaligus mengukur dampaknya ke depan.

“Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai pengembangan Kura Kura Bali dan arah yang ingin dicapai,” ujar Evita di Denpasar.

• Baca juga:

  KEK Kura Kura Bali Hidupkan Budaya dan UMKM Lewat Island Bazaar di Pulau Serangan

Tak Sekadar Investasi, Harus Berdampak Nyata

Menurut DPR, KEK Kura Kura Bali memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata terpadu. Namun, pengembangannya harus melampaui kepentingan ekonomi semata.

DPR menegaskan pentingnya memastikan bahwa proyek ini mampu menciptakan nilai tambah sosial, membuka lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat lokal Bali.

“Jangan sampai hanya berorientasi pada investasi. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Evita.

Isu Lingkungan dan Budaya Jadi Perhatian

Dalam pendalaman yang dilakukan, DPR menemukan sejumlah isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, hingga penguatan budaya lokal sebagai identitas utama Bali.

Beberapa isu yang mencuat di antaranya:

• Status tukar guling lahan
• Rencana pembangunan marina
• Dugaan pembabatan mangrove
• Permasalahan sampah di sekitar TPA Suwung yang berada di jalur menuju kawasan

DPR menilai, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan secara transparan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Evita juga menyinggung soal tantangan infrastruktur, termasuk kebutuhan suplai air di kawasan yang sebagian besar merupakan hasil reklamasi.

Pengembang: Semua Sudah Sesuai Regulasi

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya, memastikan bahwa seluruh proses pembangunan telah mengikuti regulasi yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi yang belum sepenuhnya dipahami.

“Semua proses sudah sesuai undang-undang. Tantangan terbesar justru pada persepsi publik, dan itu menjadi tugas kami untuk meluruskannya,” jelas Tantowi.

Marina Jadi Kunci Daya Saing Pariwisata

Salah satu proyek penting dalam pengembangan KEK ini adalah pembangunan marina. Menurut Tantowi, keberadaan marina sangat mendesak untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

Ia membandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand yang telah lebih dulu mengembangkan infrastruktur serupa.

Dengan adanya marina, dampak ekonomi diharapkan tidak hanya dirasakan oleh kawasan KEK, tetapi juga masyarakat lokal melalui peluang kerja dan usaha.

“Target kami, dalam lima tahun ke depan marina ini bisa terwujud, tentu dengan tetap mengikuti semua aturan yang berlaku,” ujarnya dikutip Antara.

Menuju Pariwisata Berkualitas

Pengembangan KEK Kura Kura Bali menjadi ujian penting bagi Indonesia dalam membangun pariwisata berkualitas—yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan inklusif secara sosial.

DPR menegaskan akan terus mengawal proyek ini agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tetap menjaga jati diri budaya Bali.