Kukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Ayodhia Kalake Beberkan Program yang Bisa Atasi Stunting

KUPANG, ARAHKITA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia Kalake dalam sambutan usai mengukuhkan  Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT yang baru, Dr. Dadi Ahmad Roswandi di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, pada Senin, 18 Maret 2024 mengatakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihadapkan dengan dua isu penting yaitu upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan stunting.

“Pemerintah Provinsi NTT pun terus berupaya untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut melalui kerja kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait lainny,”kata Ayodhia Kalake.

Pengukuhan tersebut ditandai dengan pembacaan Keputusan Kepala BKKBN sekaligus Penandatanganan Berita Acara oleh Pj. Gubernur NTT dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang baru, Dr. Dadi Ahmad Roswandi.

• Baca juga:

  Tinjau RSP Kualin, Ayodhia: Pembangunan Rumah Sakit Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Lebih Baik

Ayodhia Kalake membeberkan salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN yakni penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.

Hal ini didasarkan pada keadaan kemiskinan yang erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

• Baca juga:

  Selama Pandemi Pasangan Muda Sebaiknya Tunda Kehamilan, Ini Saran BKKBN

“Jumlah anggota keluarga yang tidak dibarengi dengan pendapatan keluarga yang mencukupi akan menyulitkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga berpotensi menjadi anak-anak stunting dan lain sebagainya,” katanya.

Pj. Gubernur NTT juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran BKKBN Provinsi NTT karena melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) telah mampu mengendalikan Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) di NTT.

• Baca juga:

  Apa Beda Wasting & Stunting dan Mana Lebih Bahaya?

“Sehingga hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023, mencapai  angka  2,70 anak per wanita usia subur. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 sejumlah 2,79 anak per wanita usia subur,” jelasnya.

Ia berharap, para jajaran BKKBN provinsi maupun kabupaten/kota yang berperan sebagai sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat melakukan langkah-langkah koordinasi yang dinamis dengan semua sektor. Baik yang berperan dalam intervensi spesifik maupun sensitif melalui sosialisasi Program Bangga Kencana.

“Untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi para penyuluh KB serta meningkatkan kerja kolaborasi  bersama para pemangku kepentingan terkait sehingga angka TFR kita dapat ditekan sekecil mungkin,” imbuhnya.

Kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang baru dikukuhkan, Ayodhia Kalake pun mengucapkan selamat dan proficiat.

“Saya percaya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT yang baru dapat mengemban amanah dengan baik, mampu berkolaborasi dalam Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal secara inklusif,” ujarnya.

Tak lupa pula, dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pejabat lama Marianus Mau Kuru, yang juga adalah Plt. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Repoduksi BKKBN RI, atas segala dedikasi, prestasi dan sumbangsih yang telah diberikan selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI Dr. (HC), dr. Hasto Hardoyo, dalam sambutannya yang diwakili oleh Marianus Mau Kuru, menyampaikan harapannya kepada Kepala Perwakilan BKKBN NTT yang baru agar mulai berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memajukan Program Bangga Kencana secara baik dan apik, yang akhirnya menjadi upaya pencepatan penurunan stunting di Provinsi NTT.

 “Selamat berkarya di NTT kepada Doktor Ahmad Roswandi, S.Si., M.Si., jangan hanya bekerja tetapi berkaryalah untuk NTT melalui Program Bangga Kencana di NTT,” ucapnya.

Turut hadir saat itu, Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni, Unsur Forkopimda Provinsi NTT, Penjabat Walikota Kupang Fahrensy Funay, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta Mitra Kerja Terkait.