-
-
-
Loading
Loading
Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng. (JPNN)
TIMIKA, ARAHKITA.COM - Tokoh masyarakat Mimika, Athanasius Allo Rafra mempertanyakan keberadaan Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng yang selama beberapa bulan terakhir tidak pernah berada di Timika.
"Saudara Bupati Omaleng selama beberapa bulan ini ada dimana," tanya Allo Rafra di Timika, Senin (12/11/2018).
Mantan penjabat bupati Mappi dan Mimika itu menilai seorang pejabat, apalagi seorang bupati tidak bisa pergi meninggalkan daerah dalam kurun waktu yang sangat lama tanpa meninggalkan kewenangan kepada jajaran di bawahnya.
"Kalau beliau sakit, seharusnya ajukan surat secara resmi agar pimpinan atas menunjuk pelaksana tugas. Tidak bisa sebuah daerah tanpa kehadiran seorang pemimpin selama berbulan-bulan, sementara kewenangan untuk mengurus segala sesuatunya masih melekat pada yang bersangkutan," ujar mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Papua itu.
Allo Rafra mengaku prihatin dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan Pemkab Mimika saat ini karena ada begitu banyak persoalan yang membutuhkan penyelesaian cepat namun tidak terurus atau tertangani secara baik.
Sebagai contoh, katanya, yaitu masalah tuntutan uang lauk pauk (ULP), Tunjangan Tambahan Penghasilan dan insentif guru-guru SMA-SMK di Mimika yang mencapai Rp24 miliar.
Belum adanya kejelasan membuat guru-guru SMA-SMK di Mimika sempat mogok mengajar beberapa hari sejak 19-23 Oktober lalu.
"Tuntutan guru-guru SMA-SMK itu sampai sekarang belum ada solusi. Mengingat itu tidak dianggarkan dalam APBD 2018. Saudara Bupati Mimika harus mencari solusi untuk mengatasi persoalan itu. Tapi bagaimana mau ada solusi kalau bupatinya selalu tinggal di Jakarta," tutur Allo Rafra.
Selain masalah guru-guru SMA-SMK, Pemkab Mimika hingga kini belum merealisasikan pembayaran insentif guru-guru honor sekolah dan honor yayasan sejak tahun 2017, permasalahan dengan perusahaan Irian Jaya Sehat (IJS) yang dicabut rekomendasi penjualan minuman beralkohol (masalah ini sementara digugat di PTUN Jayapura).
Persoalan lain yang mengemuka di Mimika yaitu soal gangguan keamanan yang dialami masyarakat Amungme di Kampung Banti Distrik Tembagapura serta penyelesaian kasus mogok kerja 8.300 karyawan permanen PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya sejak Mei 2017.
"Penyelesaian semua persoalan tersebut membutuhkan kehadiran saudara Bupati bersama unsur pemerintah daerah lainnya untuk dapat mengatasinya. Ketika saudara dilantik menjadi pemimpin, saudara harus memikul tanggung jawab untuk mengurus pemerintahan dan masyarakat, bukan malah lari meninggalkan tanggung jawab saudara," kata Allo Rafra yang juga pernah menjabat Ketua Komisi A DPRD Mimika periode 2009-2014.
Ia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar segera mengevaluasi kinerja Bupati Mimika Eltinus Omaleng selama memimpin Kabupaten Mimika sejak 5 September 2014.
"Saya pribadi tidak ada persoalan dengan saudara Bupati Omaleng, tapi kalau kondisi pemerintahan di Mimika semakin tidak jelas, saya selaku perintis kabupaten ini tidak bisa membiarkan kondisi seperti itu terus berlangsung. Gubernur Papua dan Mendagri harus melihat masalah ini," tutur Allo Rafra.
Selain itu, tokoh masyarakat Amungme, Thomas Wanmang juga mengomentari hal senada.
Terkait kinerja orang pertama di Mimika patut mendapat kritikan, sebab begitu banyak persoalan di daerah tidak terselesaikan baik.
Apalagi sampai tidak adanya anggaran perubahan di 2018.
“Ini menunjukan kinerja bupati lemah, sehingga berdampak pada seluruh jajarannya. Ini tidak bisa dibiarkan, Gubernur dan Kemendagri harus ambil sikap,” tegasnya singkat kepada media ini. (MLS)
