Presiden Prabowo Minta Menkeu Ganti Pimpinan Bea Cukai Jika Tak Mampu Bekerja Cepat

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika dinilai tidak mampu bekerja cepat dan efektif.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Di hadapan lebih dari 400 anggota dewan dan sejumlah pejabat negara, ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus berjalan tegas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh bekerja lamban, terutama dalam pelayanan publik dan penataan institusi negara. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat dunia usaha harus menjadi prioritas.

“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” ujarnya.

• Baca juga:

  Bea Cukai Makassar Sita Lebih dari 500 Ribu Rokok Ilegal Senilai Rp750 Juta

Presiden juga menyoroti masih maraknya praktik pungutan liar yang dikeluhkan kalangan pengusaha. Menurutnya, pungli menjadi salah satu hambatan serius bagi perkembangan industri dan investasi di Indonesia.

"Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak," ucapnya.

• Baca juga:

  Purbaya: Penggeledahan Pejabat Bea Cukai Serahkan ke Proses Hukum

Karena itu, Prabowo meminta seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga untuk membersihkan birokrasi di instansi masing-masing. Ia menegaskan setiap pelanggaran harus ditindak tanpa kompromi.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk bersama-sama memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan sangat penting demi menciptakan negara yang lebih kuat, kompetitif, dan sejahtera bagi generasi mendatang.

"Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus," kata Prabowo.