Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Dituntut Bawa Perubahan

YOGYAKARTA, ARAHKITA.COM - Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Namun, pergantian sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara dinilai belum cukup apabila tidak diikuti perubahan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, mengingatkan bahwa reshuffle kabinet seharusnya tidak berhenti pada pergantian atau penataan posisi pejabat. Lebih dari itu, langkah tersebut perlu memiliki hubungan yang jelas dengan persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat serta harapan publik terhadap pemerintah.

Menurut Arie, masyarakat tentu ingin mengetahui apakah perubahan komposisi pemerintahan kali ini benar-benar membawa arah dan pendekatan baru dalam menjalankan kebijakan.

• Baca juga:

  Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Prabowo 1 Oktober 2026, Ini Menteri dan Pejabat yang Dilantik

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni itu menilai, sejauh ini belum terlihat sinyal perubahan besar yang secara langsung menjawab berbagai tuntutan maupun kekhawatiran masyarakat.

"Kalau presiden melakukan reshuffle, tentu harus tidak hanya sekadar bicara tentang penataan orang, tetapi lebih dari sekadar itu menghubungkan antara problem dan harapan publik," ujar Arie di Yogyakarta, Jumat (2/10/2026).

• Baca juga:

  Prabowo Reshuffle Kabinet 1 Oktober 2026, Ini Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik

Publik Menunggu Perubahan yang Terukur

Arie melihat perombakan sejumlah posisi strategis di pemerintahan masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Publik tidak hanya memperhatikan siapa yang masuk dan siapa yang meninggalkan jabatan, tetapi juga ingin mengetahui dampak perubahan tersebut terhadap jalannya pemerintahan.

• Baca juga:

  Pemerintah Siapkan Perpres untuk Lindungi Mitra Ojek Online

Pergantian pejabat, termasuk di lingkungan kementerian dan kepolisian, memunculkan beragam spekulasi. Akan tetapi, menurut Arie, hal yang lebih penting untuk dicermati adalah apakah reshuffle tersebut benar-benar menghadirkan pembaruan dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan perombakan kabinet semestinya tidak hanya dilihat dari komposisi baru para pejabat. Masyarakat juga perlu dapat melihat perubahan dalam pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, serta respons pemerintah terhadap persoalan yang selama ini menjadi perhatian.

Arie mengingatkan agar reshuffle tidak justru menambah ketidakpastian atau membuat masyarakat terus bertanya-tanya mengenai arah kebijakan pemerintah.

Diskursus mengenai berbagai persoalan, krisis, dan kekhawatiran publik, kata dia, perlu dijawab melalui kebijakan yang konkret dan memberikan dampak signifikan.

Prabowo Lantik 18 Pejabat Negara

Pernyataan Arie muncul sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dalam rangkaian pelantikan tersebut, sebanyak 18 pejabat negara mengisi sejumlah posisi strategis, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, hingga jajaran kepolisian.

Sejumlah perubahan terjadi di tingkat kementerian. Arrmanatha Christiawan Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono. Sementara itu, Sugiono bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bahlil Lahadalia mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Adapun Dudung Abdurachman dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sedangkan Muhammad Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

Perubahan juga terjadi di lingkungan Polri. Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Dalam penataan jabatan berikutnya, Listyo dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Rangkaian perubahan tersebut menjadi bagian dari penataan Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di tengah perubahan komposisi pemerintahan itu, perhatian masyarakat kini tertuju pada langkah konkret yang akan dilakukan para pejabat baru. Publik menunggu apakah perombakan tersebut akan diikuti pembenahan kebijakan, peningkatan kinerja birokrasi, dan penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Pesan Arie Sujito menjadi pengingat bahwa reshuffle pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menduduki jabatan tertentu, melainkan juga tentang sejauh mana pemerintahan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang nyata.