-
-
-
Loading
Loading
Direktur Eksekutif ETOS Institute Indonesia, Iskandarsyah. (Foto: Istimewa)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Di tengah ramainya persiapan Pillada Serentak yang direstui pemerintah untuk tetap diselenggarakan, wabah COVID-19 semakin merajalela. Belum lagi ditambah persoalan-persoalan para penyelenggara Pilkada Serentak di 270 Kabupaten, Kota dan Provinsi.
Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah kepada media ini, Rabu (30/9/2020) mengatakan sampai hari ini banyaknya kota kosong bermain melawan para petahana yang kebetulan banyak terindikasi kasus penyalahgunaan APBD daerah yang dipimpinnya seperti halnya di Kabupaten Raja Ampat.
"Dari kasus APBD, Perlawanan kotak kosong yang semakin kuat, ASN gadungan yang di fasilitasi (Karena ASN gadungan ini adalah om dari incumbent), sampai bantuan Bansos dari pemerintah pusat,"ujarnya.
Menurut Iskandarsyah peristiwa yang terjadi di kabupaten Raja Ampat Papua Barat adalah simbol perlawanan rakyat. "Sudah jelas, rakyat sudah tidak mau dipimpin oleh incumbent lagi tapi ini masih dipaksa-paksa,"tandasnya.
Diirinya meyakini bahwa pertarungan kota kosong melawan incumbent di kabupaten Raja Ampat akan dimenangkan oleh kotak kosong, maka dari sekaranglah masyarakat berhimpun menjadi satu kesatuan melawan incumbent yang banyak masalahnya, dari penyalahgunaan wewenang jabatan, beliau bisa merampok APBD lewat beberapa proyek dan coba memanipulasi data ASN gadungan untuk om nya tersebut.
"Saya sangat yakin bahwa masyarakat kabupaten Raja Ampat sudah cerdas dan bisa membandingkan mana pemimpin amanah dan mana pemimpin rampok,"ujarnya.
Menurut dia, rakyat tak perlu diprovokasi lagi. Mereka sudah sadar, mereka sadar akan keadaan yang semakin menindas hak-hak rakyat sepenuhnya.
Terkait ASN palsu, apakah ada nantinya teguran dari pusat terkait itu semua? Semoga semua cepat terealisasi," kata Iskandarsyah.
"Surat resmi sudah saya tayangkan kepada pimpinan birokrat tertinggi di pusat, yaitu ke Kemenpan kepada pak Tjahyo Kumolo dan ke Kepala BKN RI bapak Bima Aria Wibisana, saya juga layangkan surat resmi kepada Mabes Polri terkait ada unsur pidananya, nanti Mabes Polri pasti berkordinasi ke Mapolda Papua Barat untuk eksekusi orang ini dan siapa pemberi fasilitas ini semua,"ungkapnya.
Lebih lanjut Iskandarsyah mengatakan penyalahgunaan APBD juga menjadikan adik kandung incumbent menjadi tersangka Kajati Papua Barat atas proyek spiteng dengan kerugian negara senilai Rp7 milyar.
"Ini harus dihentikan, dan saya yakin masyarakat Kabupaten Raja Ampat paham siapa yang akan dipilih dan kayak memimpin di daerahnya,"tegasnya.
Jadi menurut dia untuk kabupaten Raja Ampat dipastikan kotak kosong pemenangnya. "Selagi KPUD Kabupaten Raja Ampat tak punya opsi menghadirkan calon perlawanan, maka saya pastikan kotak kosong pemenangnya, dan kotak kosong adalah suara rakyat,"lanjutnya.
"Biarlah kotak kosong nanti yang akan mendaulat pemimpinnya,"katanya.
Tambah Iskandarsyah, dipastikan juga ada 2 parpol pendukung incumbent yang akan menarik mandat dukungannya terhadap incumbent. Pastinya dirasakan sangat berbahaya jika dukunga terus dilakukan ke incumbent.
