Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Heru Hartanto Subolo dalam diskusi D8 Youth bertema "Navigating Uncertainty, Building Resilience” di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/6/2026). (ANTARA/HO-Kemlu RI)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama antarnegara anggota D-8 meski pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 harus ditunda. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang membahas tantangan global dan mencari solusi bersama.
Komitmen itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Heru H. Subolo, dalam kegiatan Preliminary Discussion D-8 Youth Dialogue bertajuk “Navigating Uncertainty, Building Resilience” yang berlangsung di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.
Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri RI dan Universitas Airlangga tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam masa keketuaan Indonesia di D-8 periode 2026–2027.
Menurut Heru, kerja sama yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan para ahli sangat penting untuk menghasilkan perspektif yang lebih kaya serta melahirkan rekomendasi dan solusi yang inovatif maupun inklusif bagi negara-negara anggota.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, peserta membahas dua dari lima prioritas utama Indonesia selama memimpin D-8, yakni ketahanan energi di tengah ketidakpastian global serta ketahanan pangan pada masa krisis.
Para peserta menyoroti bahwa ketahanan energi dan pangan tidak dapat dipisahkan dari terciptanya ekosistem yang berkelanjutan. Ekosistem tersebut mencakup ketersediaan pasokan yang aman, ruang fiskal yang sehat, proses transisi yang adil, hingga dukungan masyarakat yang kuat.
Selain itu, peran generasi muda juga menjadi sorotan utama. Pemuda dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran kolektif sekaligus memelopori berbagai aksi nyata yang berorientasi pada solusi.
Wakil Rektor Universitas Airlangga Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development, Muhammad Miftahussurur, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menerjemahkan hasil diskusi menjadi langkah konkret.
Menurutnya, kampus dapat menjadi katalisator untuk mengimplementasikan berbagai rekomendasi yang lahir dari forum D-8 sekaligus mendukung misi organisasi tersebut dalam menjawab berbagai tantangan bersama dikutip Antara.
Sementara itu, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Muhammad K. Koba, menilai D-8 memiliki karakteristik unik sebagai aliansi ekonomi lintas kawasan Global South yang mencakup Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Ia menjelaskan, posisi tersebut membuat D-8 berpotensi berkembang sebagai kelompok kekuatan menengah (middle power group) yang mampu menjadi penyeimbang di tengah rivalitas negara-negara besar, fragmentasi tatanan global, serta meningkatnya kecenderungan proteksionisme dunia.
Diskusi ini diikuti sekitar 150 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, di antaranya Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Surabaya (UBAYA), Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Ciputra, Universitas Hang Tuah, UIN Sunan Ampel, serta UPN Veteran Jawa Timur.
Melalui forum tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa penguatan kerja sama D-8 tidak hanya dilakukan melalui pertemuan tingkat tinggi, tetapi juga lewat keterlibatan akademisi dan generasi muda dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan global yang semakin kompleks.