Fenomena Perebutan Kekuasaan Jadi Daya Rusak Sangat Dahsyat terhadap Kohesi Sosial

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai perebutan kekuasaan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai dan norma hukum yang telah diatur dalam konstitusi menyebabkan keretakan kohesi sosial di masyarakat.

"Fenomena perebutan kekuasaan ini jadi daya rusak yang sangat dahsyat terhadap kohesi sosial masyarakat," tutur Kristiadi dalam diskusi Kohesi Sosial yang Mulai Retak di Masyarakat, di Gedung DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (9/5/2018) malam.

Menurut dia, sejak zaman Orde Lama hingga pascareformasi saat ini, sudah banyak tokoh-tokoh besar pendiri bangsa jatuh karena ada gesekan dalam memperebutkan kekuasaan.

• Baca juga:

  Nurani Antropologi Kekuasaan

Cara memperebutkan kekuasaan dengan menggabung-gabungkan ajaran agama apapun dengan kekuasaan, kata Kristiadi, dapat membawa keretakan antar hubungan masyarakat.

"Penggunaan politik identitas untuk merebut suatu kekuasaan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor yang bisa merusak Kohesi sosial dalam masyarakat," ujarnya.

• Baca juga:

  Fenomena Perebutan Kekuasaan Jadi Daya Rusak Sangat Dahsyat terhadap Kohesi Sosial

Kohesi sosial akan semakin parah apabila ikatan-ikatan yang sifatnya sentimentil primordialistik justru dijadikan jurus untuk memenangkan kontestasi perhelatan pesta demokrasi.

"Politik sejatinya tetap rasional. Artinya, rasional itu merupakan upaya menarik hati masyarakat dengan pelbagai isu yang nantinya bisa dijadikan sebuah kebijakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

• Baca juga:

  Harry Tjan Silalahi: Pemilu Itu Merajut ‘Nation Building‘, KPU Tidak Cari Kemenangan Golongan

Di tempat yang sama, Ketua Mahkamah Partai NasDem Saur Hutabarat menuturkan, keretakan kohesi yang terjadi di Indonesia salah satunya karena belum dewasanya bangsa ini menghadapi kemajuan sistem berdemokrasi.

"Setiap orang belum bisa menghargai perbedaan pendapat yang sebetulnya merupakan hal yang wajar terjadi dalam negara demokrasi," ujarnya.

Keretakan kohesi sosial juga disebabkan kurangnya kedewasaan dalam berdemokrasi, seperti begitu massifnya info "hoax" (berita bohong) dan ujaran kebencian yang timbul dalam media sosial.

Sementara itu, Ketua Pertimbangan DPP NasDem Siswono Yudo Husodo menjelaskan bahwa keretakan kohesi sosial yang ada di masyarakat dapat diatasi melalui upaya penegakan hukum yang jelas dan tegas.

"Bangsa ini juga pernah mengalami keretakan kohesi sosial di era orde lama dan orde baru, namun kita berhasil melewatinya sehingga negara ini tetap ada sampai sekarang," ujarnya.

Ia menegaskan, negara tidak boleh berkompromi dengan pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan dengan cara inkonstitusional.

"Presiden Soekarno dan Soeharto selalu mengambil tindakan tegas bahkan kadang keluar dari koridor untuk mempertahankan Indonesia sebagai sebuah negara. Bangsa Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengatasi keretakan antar hubungan masyarakat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo," katanya.