-
-
-
Loading
Loading
Dr. Jeanne Francoise Perempuan Pertama Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan RI dan Dosen Tetap Hubungan Internasional President University. (Foto: Dok. Pribadi)
Oleh: Dr. Jeanne Francoise
Perempuan Pertama Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan RIDosen Tetap Hubungan Internasional President UniversityEmail: [email protected]
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili institusi tempat bekerja.
DALAM perspektif realisme klasik, Amerika Serikat hingga kini masih diposisikan sebagai polisi dunia dengan kapabilitas militer paling unggul dibandingkan negara lain. Keunggulan tersebut tercermin dari besarnya anggaran pertahanan, kecanggihan teknologi sistem senjata, kekuatan nuklir, pengaruh dalam organisasi internasional, hingga kemampuan menjaga keamanan perbatasan.
Memasuki periode kedua kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat tetap menempati peringkat pertama sebagai kekuatan militer dunia berdasarkan indeks global. Strategi pertahanan yang diusung pemerintahan Trump menegaskan kembali prinsip peace through strength—kedamaian melalui kekuatan—dengan fokus utama pada modernisasi teknologi militer dan penguatan keamanan domestik (Global Fire Power, 2025).
Namun, di balik capaian tersebut, kritik dari para akademisi hubungan internasional tetap mengemuka. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan kekuatan militer tidak selaras dengan misi perdamaian dunia. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, fondasi perdamaian global justru bertumpu pada etika, moral, dan humanisme—tiga elemen yang menjadi pijakan utama kepemimpinan nasional di negara mana pun.
Etika seorang presiden terletak pada kemampuannya merepresentasikan kepentingan bangsanya. Moral tercermin dari keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Sementara humanisme dapat diukur dari sejauh mana tujuan negara diwujudkan secara konkret. Dalam kerangka inilah, peningkatan kapabilitas militer dan kebijakan keamanan nasional Amerika di era Trump dapat dipahami bukan semata sebagai ambisi hegemonik, melainkan sebagai instrumen pemenuhan kepentingan nasional.
Ilmu pertahanan, karenanya, tidak semestinya dipersempit sebagai ilmu tentang militerisasi atau penaklukan negara lain. Ia justru merupakan disiplin strategis yang menentukan arah dan wibawa suatu bangsa. Presiden Trump memahami bahwa kekuatan pertahanan yang solid adalah prasyarat mutlak untuk menjamin stabilitas internal sekaligus posisi tawar eksternal Amerika.
Menariknya, jika merujuk pada historiografi politik luar negeri Amerika, negara ini dikenal menganut Pragmatisme, sebagaimana digagas Charles Sanders Peirce dan dikembangkan oleh William James serta John Dewey. Namun, di era Trump, pola tersebut tampak bergeser. Kebijakan luar negeri Amerika kini lebih menyerupai Decision-Making Theory ala Graham T. Allison—langsung, tegas, dan minim wilayah abu-abu. Dukungan diberikan secara total, penolakan pun disertai konsekuensi nyata, sebagaimana terlihat dalam kasus Venezuela pada awal 2026.
Perubahan orientasi Amerika ini seharusnya menjadi momentum reflektif bagi Indonesia, khususnya dalam menafsirkan ulang konsep politik luar negeri bebas-aktif. Perlu dibedakan secara tegas antara politik luar negeri yang kental dengan figur pemimpin, dan kebijakan luar negeri yang lebih mengakar pada kepentingan jangka panjang negara. Kebijakan luar negeri memungkinkan Indonesia secara sadar menentukan kategori negara teman dan bukan teman—tanpa harus memposisikannya sebagai musuh.
Refleksi tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat. Untuk apa kebijakan luar negeri bebas-aktif jika masih banyak warga hidup di bawah USD 2 per hari, atau lulusan sarjana dan magister yang menganggur dan bekerja serabutan? Data LPEM FEB UI menunjukkan bahwa lulusan sarjana dan master menyumbang 6,23 persen pengangguran pasif—sebuah ironi yang tak bisa diabaikan.
Di titik inilah Indonesia perlu lebih berani menentukan mitra strategis yang benar-benar mendukung agenda negara maju. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia merupakan contoh negara dengan rekam jejak kerja sama industri pertahanan yang relatif positif bagi Indonesia.
Membuka hubungan yang lebih erat dengan Amerika di era Trump periode kedua dapat menjadi peluang strategis—bukan hanya dalam kerja sama pertahanan, tetapi juga industrialisasi, pendidikan, imigrasi berbasis keahlian, serta peluang kerja profesional bagi lulusan Indonesia. Relasi bilateral tidak seharusnya lagi menempatkan warga Indonesia sebagai pekerja domestik, melainkan sebagai tenaga ahli yang berdaya saing global.
Dengan kebijakan luar negeri yang lebih terfokus pada kesejahteraan rakyat, Indonesia tidak perlu terseret dalam konflik-konflik jauh yang minim manfaat konkret. Dunia masih memiliki peluang untuk bergerak menuju perdamaian, tanpa harus terjebak dalam narasi ketakutan, distopia, dan nihilisme.
Presiden Trump bukan figur tanpa cela, dan tentu bukan Tuhan. Namun, keberaniannya memprioritaskan kepentingan nasional secara nyata patut menjadi bahan pembelajaran. Sebab pada akhirnya, seluruh kebijakan luar negeri—termasuk operasional kedutaan besar—dibiayai oleh pajak rakyat. Maka, kebijakan luar negeri harus lebih dari sekadar simbolik atau impresi diplomatik. Ia harus menjadi jalan strategis menuju Indonesia yang benar-benar maju.
