Skandal Sepak Bola Malaysia Bawa Konsekuensi ke Pusaran Politik

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan tujuh pemain naturalisasi mengguncang sepak bola Malaysia dan menyeretnya ke dalam pusaran kontroversi politik. FIFA menjatuhkan sanksi denda sebesar 350.000 franc Swiss (sekitar USD 437.000) kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM), serta larangan bermain 12 bulan kepada ketujuh pemain asing tersebut.

Skandal ini , dilansir CNA, bukan hanya persoalan olahraga, tetapi juga memicu ketegangan politik dan kritik tajam terhadap pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Oposisi menyerukan dibentuknya Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) untuk mengusut keterlibatan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Departemen Pendaftaran Nasional (JPN).

FIFA dalam keputusannya menegaskan bahwa FAM menggunakan akta kelahiran palsu milik kakek-nenek dari para pemain untuk memalsukan kelayakan mereka membela timnas. Tindakan ini disebut sebagai “kecurangan yang tidak dapat dimaafkan.”

• Baca juga:

  FIFA Hukum FAM dan 7 Pemain Naturalisasi Malaysia karena Pemalsuan Dokumen

Takiyuddin Hassan, ketua parlemen untuk koalisi oposisi Perikatan Nasional, mengatakan minggu ini bahwa skandal tersebut melampaui "kesalahan administratif rutin".

"Ini bukan kesalahan teknis, tetapi tindakan penipuan yang disengaja," ujarnya.

• Baca juga:

  Erick Thohir Isyaratkan PSSI Segera Proses Naturalisasi Kevin Diks

“Peran JPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga harus diperiksa, termasuk potensi unsur korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau campur tangan politik,” tambahnya, merujuk pada Departemen Registrasi Nasional (JPN).

Selain RCI (Komisi Pencatatan Sipil) dalam masalah ini, perwakilan parlemen terpilih dari koalisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar mendesak Parlemen untuk membahas skandal sepak bola yang semakin meluas.

• Baca juga:

  Naturalisasi Kevin Diks Diproses Pekan Depan

Sepak bola memiliki banyak pengikut di Malaysia. Kasus  yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara tersebut, yang telah menjadi anggota FIFA sejak 1956, telah menempatkan pemerintahan Anwar dan FAM dalam posisi sulit.

Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution kepada CNA, mengatakan bahwa seluruh proses pemberian kewarganegaraan telah sesuai dengan konstitusi. Ia menegaskan, kelayakan bermain adalah tanggung jawab antara FIFA dan FAM, bukan pemerintah. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci tentang bagaimana dokumen palsu bisa lolos dalam proses administrasi kenegaraan.

Isu ini menjadi sensitif secara politik, terutama menjelang pemilu negara bagian Sabah, di mana isu kewarganegaraan dan demografi menjadi perhatian utama. Luka lama seperti Proyek IC, yang dahulu diduga melibatkan pemberian kewarganegaraan massal kepada imigran ilegal, kembali menghantui.

Malaysia memiliki sejarah panjang dalam memanfaatkan sepak bola sebagai pemersatu nasional. Namun kini, kepercayaan publik terhadap sistem naturalisasi pemain asing terguncang. Kritik keras datang dari tokoh-tokoh olahraga seperti Christopher Raj dan jurnalis senior Frankie D'Cruz, yang menyebut skandal ini sebagai krisis moral, bukan sekadar kesalahan administratif.

Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai menunjukkan kemajuan di kancah sepak bola internasional. Keberhasilan ini banyak dikaitkan dengan program 'pemain warisan' - pemain asing yang dinaturalisasi berdasarkan garis keturunan. Program ini didukung penuh oleh Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang pernah menjabat sebagai Presiden FAM.

Namun, kejayaan ini berubah menjadi bumerang setelah FIFA menerima pengaduan resmi, diduga berasal dari sesama negara Asia Tenggara yang mempertanyakan keabsahan dokumen ketujuh pemain. Mereka adalah Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Hector Hevel, yang sempat tampil saat Malaysia menang atas Vietnam 4-0 pada kualifikasi Piala Asia.

FAM menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan FIFA. Jika banding ditolak, FAM bisa membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), meski kemungkinan berhasil sangat kecil. Data menunjukkan bahwa CAS mendukung keputusan FIFA dalam hampir 90 persen kasus.

Selain itu, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) juga menunggu hasil banding FIFA sebelum memulai penyelidikan sendiri.

Skandal ini telah menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan penggemar sepak bola Malaysia, yang menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap integritas nasional. Dengan tekanan dari dalam negeri dan kemungkinan sanksi tambahan dari AFC, masa depan sepak bola Malaysia kini berada di ujung tanduk dan pemerintahan Anwar pun ikut terancam.