Permintaan Surat Utang Negara Tembus Rp109 Triliun, Pemerintah Serap Rp32 Triliun

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Pemerintah kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 15 Juli 2025, dengan hasil penawaran masuk yang sangat tinggi mencapai Rp109 triliun. Namun, dari delapan seri SUN yang ditawarkan, pemerintah hanya menyerap dana sebesar Rp32 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dua seri yang paling banyak diminati investor adalah FR0104 dan FR0103. Seri FR0104 menarik penawaran sebesar Rp37,47 triliun dan dimenangkan senilai Rp5,95 triliun dengan imbal hasil rata-rata 6,15% dan jatuh tempo 15 Juli 2030. Sedangkan FR0103, meskipun penawarannya lebih rendah (Rp32,47 triliun), pemerintah menyerap lebih besar yakni Rp7,25 triliun, dengan imbal hasil rata-rata 6,56997% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2035.

Berikut rincian hasil lelang seri SUN lainnya:

FR0106 (reopening): Diserap Rp4,8 triliun dari penawaran Rp12,59 triliun, dengan imbal hasil 6,88993% dan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

FR0107 (reopening): Diserap Rp4,05 triliun dari penawaran Rp9,96 triliun, imbal hasil 6,99633%, jatuh tempo 15 Agustus 2045.

FR0102 (reopening): Diserap Rp4,25 triliun dari penawaran Rp5,34 triliun, imbal hasil 7,02000%, jatuh tempo 15 Juli 2054.

FR0105 (reopening): Diserap Rp3,7 triliun dari penawaran Rp4,35 triliun, imbal hasil 7,04997%, jatuh tempo 15 Juli 2064.

Sementara untuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), pemerintah hanya menyerap dana dari satu seri, yakni:

SPN12260702 (reopening): Diserap Rp2 triliun dari penawaran Rp5,81 triliun, dengan imbal hasil 5,82% dan jatuh tempo 2 Juli 2026.

Adapun seri SPN03251015 (penerbitan baru) tidak diserap, meskipun mencatat penawaran masuk sebesar Rp1 triliun.

Strategi Pemerintah dalam Mengelola Pembiayaan

Lelang SUN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2025. Tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional, sekaligus menjadi indikator penting dalam pengelolaan utang negara secara hati-hati dan terukur dikutip Antara.