Rabu, 31 Desember 2025

DKI Jakarta Tercatat Sebagai Provinsi dengan Belanja Produk UMK Terbesar di Tahun 2024


 DKI Jakarta Tercatat Sebagai Provinsi dengan Belanja Produk UMK Terbesar di Tahun 2024 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima penghargaan sebagai pemerintah provinsi dengan belanja produk UMK terbesar pada Tahun Anggaran 2024 pada ajang Inabuyer Award 2025,di Jakarta, Rabu (24/7/2025). ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tahun anggaran 2024. Melalui komitmen nyata dalam mendukung usaha mikro dan kecil (UMK), DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai belanja produk UMK terbesar secara nasional, yakni mencapai Rp13,71 triliun atau tepatnya Rp13.714.199.150.409.

Atas capaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan bergengsi dari ajang Inabuyer Award 2025. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, kepada Elisabeth Ratu Rante Allo, selaku Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta yang mewakili Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam acara yang digelar di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, pada Rabu (23/7/2025).

Bentuk Apresiasi atas Komitmen ke Produk Lokal

Menurut Elisabeth Ratu Rante Allo, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kepada pemerintah daerah yang menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku UMK melalui belanja produk lokal.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Kami membuka kesempatan luas bagi pelaku UMK untuk menjadi bagian dari ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Elisabeth.

Dukung Pertumbuhan UMKM dan Peningkatan TKDN

Lebih lanjut, Elisabeth menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus mempertahankan predikat ini, tetapi juga bertekad untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proses belanja daerah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata dan langsung dirasakan masyarakat.

“Pemprov akan terus memperkuat pembinaan dan pemberdayaan UMKM agar produk-produk mereka semakin kompetitif dan terserap optimal di pasar pemerintah,” tambahnya.

Upaya Berkelanjutan Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Melalui berbagai program pendampingan, fasilitasi, serta pelatihan yang berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta berharap penggunaan produk UMKM bisa menjadi motor penggerak perekonomian lokal.

“Penggunaan produk-produk UMKM di pengadaan pemerintah bukan hanya strategi efisiensi, tapi juga langkah konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” pungkas Elisabeth dikutip Antara.

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Ekonomi Terbaru