Pemerintah Bentuk Dewan Buruh dan Satgas PHK: Langkah Jaga Stabilitas Ekonomi & Perlindungan Pekerja

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah resmi membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh serta Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Inisiatif ini bertujuan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan hak dan kesejahteraan pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan kedua lembaga ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system), pusat peningkatan keterampilan ulang (reskilling), sekaligus ruang penguatan dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

“Upaya ini memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan buruh,” ungkap Airlangga saat Konferensi Pers Stabilitas Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (1/9/2025).

• Baca juga:

  Zheng Yanxiong Ditunjuk Sebagai Kepala Keamanan Nasional Hong Kong

Menurutnya, pembentukan Dewan Buruh dan Satgas PHK juga merupakan respons atas aspirasi pekerja dalam aksi demonstrasi nasional beberapa waktu lalu. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah pembentukan lembaga khusus pencegahan serta penanganan PHK.

Airlangga menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung mengenai isu ketenagakerjaan. “Beliau menegaskan pemerintah akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk pekerja kecil dan kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujarnya dikutip Antara.

• Baca juga:

  Pemerintah Bentuk Dewan Buruh dan Satgas PHK: Langkah Jaga Stabilitas Ekonomi & Perlindungan Pekerja

Selain menyoroti kesejahteraan buruh, Presiden juga mengingatkan pentingnya persatuan nasional. Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi isu yang bisa memecah belah bangsa.

Sepekan sebelumnya, gelombang aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah Indonesia, dari Kamis (28/8) hingga Minggu (31/8/2025). Sayangnya, sebagian aksi berujung kericuhan hingga menimbulkan korban jiwa. Banyak di antaranya bahkan berasal dari masyarakat sipil yang bukan peserta aksi.

• Baca juga:

  Keuangan Syariah Diharapkan Jaga Stabilitas Ekonomi saat Pandemi

Merespons situasi tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran TNI dan Polri untuk menjaga soliditas serta memperkuat stabilitas nasional. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan masyarakat sekaligus menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.