Loading
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beraudiensi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk merespons 7 Desakan Darurat Ekonomi di kantor DEN, Jakarta, Jumat (12/9/2025). (ANTARA/HO-Dok. Tim Media DEN)
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar pertemuan dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) guna menanggapi tujuh poin Desakan Darurat Ekonomi yang disampaikan pekan lalu.
Dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (13/9/2025), Luhut menegaskan bahwa pemerintah menempatkan para ekonom sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan. “Kami ingin mendengar masukan langsung, sekaligus menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Feedback dari para ekonom sangat penting agar kami tetap berada di jalur yang tepat,” ujarnya.
Luhut menjelaskan, pemerintah tengah mendorong deregulasi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Salah satunya melalui percepatan digitalisasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Ia juga menyebut adanya relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki di tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Jika berjalan lancar, langkah ini berpotensi membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.
Selain itu, DEN menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi penerimaan melalui digitalisasi. Salah satu langkah nyata adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Menurut Luhut, kebijakan ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
“Kolaborasi erat antara pemerintah, ekonom, dan dunia akademik sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkeadilan,” tambahnya.
Dari pihak AEI, Jahen F. Rezki menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan pemerintah. “Diskusi ini sangat produktif. Kami berharap tujuh desakan yang kami sampaikan bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ke depan,” ungkapnya.
Adapun tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang diajukan AEI adalah:
Pertemuan ini menjadi momentum awal kolaborasi antara pemerintah dan ekonom dalam mencari solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini.