Freeport Sepakat Lepas 12% Saham ke Indonesia, Pemerintah Kuasai 63% PTFI pada 2041

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Kabar penting datang dari sektor pertambangan nasional. Freeport-McMoRan akhirnya menyetujui pelepasan atau divestasi saham sebesar 12 persen kepada Indonesia tanpa dipungut biaya.

Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara), Rosan Roeslani, usai menghadiri pertemuan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

“Freeport sudah setuju untuk 12 persen,” ujar Rosan.

• Baca juga:

  Tiga Karyawan PT Freeport Indonesia Ditembak KKB, Satu WNA Tewas

Negosiasi Berbuah Lebih Besar

Menurut Rosan, dirinya telah bertemu langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson serta CEO Kathleen Quirk dalam kunjungannya ke Amerika Serikat.

• Baca juga:

  Jokowi Perintahkan Bahlil Segera Selesaikan Divestasi Saham Freeport

Awalnya, pemerintah Indonesia menargetkan divestasi sebesar 10 persen. Namun, lewat proses negosiasi, kesepakatan justru berhasil melampaui target. “Mereka sudah menyetujui 12 persen, dan itu diberikan free of charge,” tambah Rosan dikutip Antara.

Komitmen Freeport untuk Papua

• Baca juga:

  Freeport Indonesia Siapkan Divestasi Tambahan 12 Persen Saham pada 2041

Selain divestasi saham, Freeport juga menyepakati pembangunan dua universitas dan dua rumah sakit di Papua. Fasilitas ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk memperkuat peran tenaga medis lokal di sekitar wilayah operasi pertambangan.

Syarat Perpanjangan IUPK

Divestasi saham menjadi salah satu syarat utama bagi Freeport untuk memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang berlaku hingga 2041.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 195B ayat (1), perpanjangan IUPK dapat diberikan jika perusahaan memenuhi sejumlah kriteria, termasuk menjual saham baru minimal 10 persen kepada BUMN dengan status tidak terdilusi.

Porsi Saham Pemerintah Naik Jadi 63%

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, saham hasil divestasi ini nantinya juga akan diberikan kepada BUMD Papua. Dengan begitu, pada 2041, porsi kepemilikan pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan meningkat dari 51 persen menjadi 63 persen.

Langkah ini tidak hanya memperkuat kontrol negara atas salah satu tambang emas dan tembaga terbesar dunia, tetapi juga memberi nilai tambah bagi pembangunan daerah di Papua.