Sektor Riil Belum Optimal, Apindo Dorong Perbaikan Daya Saing Ekonomi Nasional

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai sektor riil di Tanah Air masih belum berfungsi maksimal sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Ketua Umum Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, mengatakan masih banyak tantangan struktural yang perlu dibenahi agar sektor riil Indonesia lebih efisien dan kompetitif. Tantangan itu meliputi rendahnya serapan tenaga kerja formal, tingginya biaya usaha, serta kompleksitas birokrasi yang memperlambat iklim investasi.

Serapan Tenaga Kerja Formal Masih Rendah

• Baca juga:

  Satgas Antipremanisme Jangan Hanya Jadi Jargon, Demi Iklim Investasi yang Kondusif

Dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (tanggal disesuaikan), Anne menyoroti kondisi sektor pertanian yang masih didominasi pekerja informal.

Meskipun menyerap sekitar 40 juta pekerja, hanya 12 persen di antaranya yang tergolong pekerja formal—angka yang jauh lebih kecil dibanding sektor manufaktur, akomodasi, serta layanan makanan dan minuman.

• Baca juga:

  Revisi Kebijakan DHE Bikin Rupiah Bergerak Melemah, Ini Penjelasannya

“Ini juga yang membuat pemerintah masih perlu menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke jutaan penerima. Karena pekerja formal baru terserap sekitar 12 persen,” ungkapnya.

Fenomena tersebut, lanjut Anne, menunjukkan adanya pergeseran ekonomi dari sektor padat karya ke sektor padat modal, meskipun pemerintah sempat menekankan pentingnya menggerakkan sektor padat karya untuk memperluas lapangan kerja.

• Baca juga:

  Cadangan Devisa RI Naik Jadi 150,1 Miliar Dolar AS, BI: Ketahanan Eksternal Tetap Kuat

Biaya Usaha Masih Tinggi Dibanding Negara Tetangga

Selain soal tenaga kerja, Apindo juga menyoroti biaya usaha di Indonesia yang dinilai masih terlalu tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya.Suku bunga pinjaman di Indonesia berada di kisaran 8–14 persen, sedangkan rata-rata di lima negara besar ASEAN hanya 4–6 persen.

Biaya logistik nasional juga masih tinggi, mencapai 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di atas Malaysia (13 persen), China (16 persen), dan Singapura (8 persen). Begitu pula tarif listrik, yang mencapai 0,099 dolar AS per kWh, lebih mahal dibanding Bangladesh, China, dan Vietnam.

Anne menilai, angka-angka tersebut mencerminkan perlunya reformasi struktural dan efisiensi birokrasi agar dunia usaha lebih kompetitif di tingkat regional.

“Kalau dibandingkan dengan Vietnam atau Singapura, funding cost kita masih sangat besar. Kalau ingin bersaing di industri padat modal, kita harus upgrade kemampuan — baik dari sisi tenaga kerja maupun lembaga pemerintah yang terlibat,” tegasnya dikutip Antara.

Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah Jadi Kunci

Anne menambahkan, Apindo siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong debottlenecking struktural di sektor riil. Dengan biaya usaha yang lebih kompetitif, perizinan yang jelas, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja, sektor riil dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita bisa sama efisien dengan negara lain asalkan fondasi ekonomi kita kuat. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Tinggal pertanyaannya, apakah bangsa ini mau mendukung kemauan itu,” tutupnya.