RI Luncurkan IPFO untuk Percepat Investasi Infrastruktur Lewat Kemitraan Strategis

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Melalui peluncuran Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), pemerintah berupaya membuka jalan bagi investasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan, dengan menggandeng sektor swasta serta mitra pembangunan internasional.

Kantor fasilitasi proyek ini secara resmi diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Selasa (21/10/2025). AHY menekankan bahwa IPFO bukan sekadar lembaga administratif baru, tetapi “jembatan kemitraan” antara pemerintah dan investor.

“Kehadiran IPFO memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak lagi terhambat birokrasi, tetapi difasilitasi melalui kemitraan yang saling menguntungkan,” ujar AHY.

• Baca juga:

  UEA Siap Tambah Investasi di Indonesia, Fokus Aluminium hingga Pusat Data

Dari Konferensi ke Aksi Nyata

Pembentukan IPFO merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) yang digelar pada Juni lalu. Saat itu, pemerintah memperkenalkan Project Catalog 2025 berisi 46 proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor di sektor transportasi, energi, air, limbah, perumahan, dan kota cerdas.

• Baca juga:

  Kabar Gembira, Sertifikat Tanah Wakaf Gratis tanpa Pungutan

Kini, IPFO hadir sebagai platform koordinasi terpadu di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Lembaga ini akan membantu investor memahami alur prosedur, menentukan prioritas proyek, hingga mempercepat implementasi lapangan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peran modal swasta dalam mendukung pembangunan nasional.

• Baca juga:

  Presiden Sarapan Bareng AHY di Yogyakarta, Ini yang Dibahas

Menutup Kesenjangan Pembiayaan

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia periode 2025–2029 diperkirakan mencapai 643,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp10.300 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi sektor swasta baru menyentuh sekitar 28 persen.

Untuk menutup kesenjangan itu, IPFO hadir dengan sistem yang lebih terstruktur — mulai dari daftar proyek prioritas, dokumen acuan yang seragam, hingga dukungan mitigasi risiko yang melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“IPFO akan memastikan setiap proyek siap secara teknis dan finansial sebelum ditawarkan ke pasar,” kata AHY dikutip Antara.

Pendekatan Inovatif untuk Pembangunan Merata

Selain kemitraan strategis, pemerintah juga memperkenalkan berbagai skema pembiayaan inovatif seperti land value capture, asset recycling, dan limited concession scheme. Tujuannya agar pembangunan tidak hanya terfokus di pusat, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

“Investor berhak mendapatkan lebih dari sekadar janji. Mereka berhak atas kejelasan, kepastian, dan keyakinan,” tegas AHY.

Ia menambahkan, IPFO akan menjadi mitra terpercaya bagi para calon investor, sebagai satu titik kontak (one-stop contact) yang siap membantu dari tahap perencanaan hingga realisasi proyek.

Langkah Strategis Menuju Ekonomi Berdaya Saing

Dengan adanya IPFO, Indonesia berharap dapat mempercepat implementasi proyek-proyek strategis, meningkatkan kepercayaan investor global, dan memperkuat posisi negara sebagai pusat investasi infrastruktur di kawasan Asia Tenggara.

Kehadiran IPFO menandai era baru kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha — sebuah langkah konkret menuju pembangunan yang inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi.