Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir dan Longsor

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) para petani di Aceh yang terkena dampak banjir dan longsor. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap bencana alam yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian serta terputusnya akses masyarakat.

Saat meninjau jembatan bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa penghapusan utang KUR dilakukan karena kondisi yang terjadi merupakan force majeur atau keadaan terpaksa. Dengan begitu, petani tidak perlu mengkhawatirkan kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman.

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus. Petani tidak usah khawatir, ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa,” ujar Presiden Prabowo.

Pemerintah saat ini terus mengupayakan percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Prabowo menyampaikan bahwa perbaikan jembatan yang menjadi akses vital menuju Bireuen–Takengon ditargetkan selesai dalam satu hingga dua minggu ke depan. Jembatan bailey yang memiliki bentang 30 meter tersebut menjadi jalur penting untuk memulihkan mobilitas dan distribusi logistik.

Selain jembatan, Presiden juga menerima laporan mengenai kerusakan bendungan serta sawah warga yang terendam banjir. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki lahan pertanian dan memastikan ketahanan pangan tetap aman. Selama produksi lokal belum pulih, suplai bahan pangan akan dikirim dari daerah lain.

“Petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak. Pemerintah akan membantu memperbaiki, itu prioritas kami. Pangan juga akan dikirim dari tempat lain karena cadangan masih cukup,” kata Prabowo dikutip Antara.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden turut meninjau proses pemasangan pondasi jembatan, termasuk penguatan timbunan batu gajah. Ia memastikan pekerjaan dilakukan tanpa henti agar akses menuju wilayah-wilayah terdampak seperti Bener Meriah dan Takengon dapat segera pulih.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memastikan akses logistik, mobilitas masyarakat, serta pemulihan perekonomian petani di Aceh dapat berjalan secepat mungkin.